Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

7 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Wapres Minta Koordinasi Pusat dan Pemda Perlu Ditingkatkan

Kamis 22 Jul 2021 10:11 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani

 Wakil Presiden Maruf Amin

Wakil Presiden Maruf Amin

Foto: Dok KIP/Setwapres
Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan upaya ekstra dari semua pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat ditingkatkan agar terlaksana dengan baik. Wapres mengatakan, ini karena penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan upaya ekstra dari semua pihak.

"Saya sangat mengetahui semua pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi pandemi Covid-19 ini memang membutuhkan ekstra kerja keras dan kerja sama, bahu membahu antara pusat dan daerah," kata Wapres saat memberikan pengarahan secara virtual ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/7).

Karena itu, Wapres berharap upaya-upaya pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air mulai dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), vaksinasi, penerapan protokol kesehatan serta penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara maksimal.

Apalagi, saat ini penerapan PPKM Darurat telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan level sesuai kondisi daerah. Wapres melanjutkan, beberapa hal tersebut yang ia ingin dilakukan oleh provinsi Jawa Timur.

"Karena itu, saya ingin memfokuskan pembahasan siang ini kepada tiga hal terutama itu, yaitu pelaksanaan PPKM seperti apa di daerah, kemudian pelaksanaan 3T-nya, ketiga pelaksanaan vaksinasi, dan satu lagi sebenarnya (terkait) bansos," ujar Wapres.

Wapres juga menyingung pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur menemui kendala dalam penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Hal ini juga tercermin dari data Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan (tempat) rekreasi belum seluruh atau belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Jawa Timur juga masih di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali menurut data dari Community Mobility Google.

"Kemudian juga penurunannya juga belum sejauh Provinsi DKI, sehingga untuk Provinsi Jawa Timur diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile