REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan belum dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung selama tiga pekan. PPKM Darurat telah dilaksanakan mulai 3 Juli hingga 25 Juli 2021.
Menurut Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Prima Yosephine, pemerintah terus melakukan evaluasi PPKM setiap pekannya di 139 kabupaten/kota yang melaksanakannya. Sejauh ini, belum ada penurunan signifikan selama tiga pekan PPKM di 124 Kab/kota dan dua pekan di 16 Kab/Kota yang menyusul.
"Penurunan positivity rate belum bisa kita capai, namun testing mulai meningkat. Tapi beberapa hari jelang Idul Adha sampai Idul Adha memang testingnya turun," ujar Prima dalam diskusi 'Kedaruratan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan' Komnas HAM RI, Kamis (22/7).
Prima mengungkapkan, saat ini hasil kasus konfirmasi masih banyak, naik di beberapa wilayah. Namun menurutnya, yang terpenting masyarakat semakin paham bahwa tidak usah takut dan menyembunyikan jika mereka mengalami kasus positif.
"Karena kalau menemukan kasus secara cepat, lebih dini, dan bisa menanggulangi dengan baik untuk menekan angka kematian, tentu dapat mengendalikan lebih cepat, sehingga penularan bisa lebih ditekan," jelasnya.
Dia menegaskan, pelaksanaan PPKM Darurat bukan dari sektor penanganan kesehatan, tetapi peran dari pembatasan sosial juga menyumbang besar keberhasilan PPKM.
"Ini tentu yang kita harus lihat, sektor transportasi memang sudah berkurang mobilitasnya. Angka mobilitas masyarakat dari ritel dan pariwisata sudah turun, tapi efeknya tidak mungkin seminggu, paling cepat dua minggu," katanya.
