Jumat 23 Jul 2021 00:04 WIB

Menkominfo Minta Aparat Gunakan Pendekatan Humanis

Dalam menertibkan masyarakat, Menkominfo meminta agar aparat menjaga keramahan.

Viral Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan, pukul pasangan suami istri pemilik warung dalam penertiban PPKM darurat beberapa waktu lalu.
Foto: istimewa/tangkapan layar
Viral Satpol PP Gowa, Sulawesi Selatan, pukul pasangan suami istri pemilik warung dalam penertiban PPKM darurat beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah resmi diperpanjang pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny  Plate menjelaskan, perpanjangan masa PPKM Darurat akan diiringi dengan pemberian intensif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kita perpanjang dan aka nada intensif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bantuan sosial. Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” ujar Johnny dalam rilisnya, Kamis (22/7).

Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, Johnny menilai selalu ada persoalan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan selama PPKM Darurat. Namun dalam menertibkan masyarakat, Johnny juga meminta agar aparat menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kerjasama dalam impelementasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tegas Johnny.

Menurut Johnny, penularan Covid-19  sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif. Ia juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat.

“Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau kita menebar ketakutan efeknya kita akan melemahkan semangat kita. Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” tutup Johnny.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement