REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, dampak dari penerapan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih menunjukan perkembangan yang fluktuasi. Dia mengatakan, dalam menilai kesiapan daerah untuk melakukan pembukaan pengetatan secara bertahap harus melihat beberapa indikator, yakni kasus positif, kesembuhan, kematian, dan juga BOR.
Selain itu, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko yang melaporkan kinerja di tiap-tiap daerah juga perlu dijadikan pertimbangan. “Pada 7 provinsi Jawa Bali yang melaksanakan PPKM Darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukan fluktuasi,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (22/7).
Lebih lanjut, Satgas juga mencatat kasus positif selama tujuh hari terakhir ini sudah menunjukan tren penurunan di hampir seluruh provinsi, kecuali di Bali. Wiku mengatakan, Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir.
Begitu juga dengan kasus kesembuhan, sebanyak lima dari tujuh provinsi di Jawa dan Bali menunjukan tren peningkatan, kecuali di DKI Jakarta dan juga DIY.
“Kedua provinsi ini masih menunjukan adanya penurunan kesembuhan,” tambahnya.
Kendati demikian yang perlu menjadi perhatian adalah tingginya kasus kematian. Wiku mencatat kasus kematian mengalami tren peningkatan di hampir seluruh provinsi kecuali di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta per Rabu (22/7) kemarin menunjukan penurunan kasus kematian yang signifikan dari 268 kasus menjadi 95 kasus dalam sehari.
Selain itu, jika dilihat dari angka BOR di seluruh provinsi telah menunjukan penurunan, kecuali di Bali. Wiku mengatakan, angka BOR di Bali masih menunjukan peningkatan selama tujuh hari terakhir ini.
“Bali sama seperti kasus positifnya, BOR-nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki,” kata Wiku.
