REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, meminta agar penanganan kasus Covid-19 dioptimalkan sejak dari hulu. Hulu yang dimaksud Wapres yakni optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan program vaksinasi.
"Yang hilir itu adalah akibat dari penanganan hulu yang belum tepat, akibatnya maka rumah sakit kekurangan tempat, kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan ruang isolasi (dan) ICU, ini semua karena penanganan di hulu ini kurang pas, karena memang hilir itu akan sangat ditentukan oleh hulu," kata Wapres saat memberi arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Tengah, Jumat (23/7).
Wapres menegaskan, berapapun jumlah solusi di hilir seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), obat-obatan, ruang isolasi, dan ICU untuk pasien Covid-19 tidak akan pernah cukup. Apabila masalah di hulu yakni kurangnya kepatuhan protokol kesehatan, belum optimalnya pelaksanaan 3T dan juga vaksinasi tetap terjadi.
"Berapa pun di hilir itu kita sediakan tidak akan bisa (mencukupi), kalau hulu-nya tak tertangani dengan baik," ujarnya.
Karenanya, Wapres meminta jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Tengah untuk terus mengoptimalkan penanganan di hulu guna mencegah penularan Covid-19 khususnya di wilayah-wilayah padat penduduk. Termasuk di sekolah, pesantren, atau sekolah yang berasrama agar diberikan perhatian khusus terkait protokol kesehatan, 3T, dan juga vaksinasi.
Apalagi Jawa Tengah saat ini masih menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus harian positif Covid-19 terbesar di Indonesia. Per hari ini, Jumat (23/7) tercatat penambahan jumlah kasus baru sebanyak 5.371 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 309 orang.
Bahkan sehari sebelumnya, Jawa Tengah mencatatkan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi di Indonesia yakni 402 orang.
Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui kendala dalam penanganan Covid-19 di hulu. Kendalanya, antara lain, rasio tracing di Jawa Tengah yang masih cukup kecil yakni satu banding tiga (1:3). Menurutnya, hal ini akibat keterbatasan petugas dan perlengkapan, serta sulitnya mendapatkan orang-orang yang mau dilacak.
"Kita sedang mendorong untuk tidak 1:3 kalau perlu 1:15, maka dukungan yang dibutuhkan hari ini adalah memang sumber daya manusia (SDM) dan peralatan," kaga Ganjar.
Kemudian terkait progres vaksinasi Covid-19, Ganjar mengungkapkan, cakupan vaksinasi di Jawa Tengah juga masih rendah yakni suntikan dosis pertama baru 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen. Hal ini karena keterbatasan jumlah alokasi vaksin yang diterima dari Kementerian Kesehatan.
"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," ujarnya.
Ganjar mengatakan, padahal jumlah vaksinator di Jawa Tengah sangat mencukupi karena didukung tidak hanya dari tenaga kesehatan, tetapi juga TNI dan Polri, bahkan mahasiswa.
“Kalau vaksinator banyak. Karena sebenarnya kita sudah cek untuk menyuntikkan itu gampang. Dari kami, nakes kita cukup, pakai mahasiswa ada, TNI/Polri ada, jadi kalau vaksinatornya siap semua. Bahkan kemarin tertinggi yang pernah saya tanya, satu orang bisa (memvaksin) dua ratus orang,” jawabnya.
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pada Juli ini terdapat keterbatasan jumlah vaksin secara nasional, tetapi mulai Agustus kebutuhan vaksin akan kembali tercukupi. Ia pun berjanji akan menambah porsi vaksin untuk Provinsi Jawa Tengah bahkan dimulai pada akhir Juli ini.
"Tanggal 19 Juli (telah) dikirim 570 ribu dosis Vaksin Sinovac, tanggal 22 Juli Vaksin Astrazeneca sebanyak 30 ribu dosis, kemudian tanggal 26 Juli kita akan kirim lagi 275 ribu dosis Vaksin Astrazeneca, hingga akhir minggu (depan) mungkin akan ada 500 ribuan lagi yang bisa dikirim," katanya.
Selain Gubernur Jawa Tengah, tampak hadir secara virtual dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.
Sementara selain Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB, Wapres juga didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.
