REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai lamban dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Depok saat ini sudah masuk dalam tahap ketiga. Namun, jumlah warga yang ikut baru mencapai 269.431 orang  atau 17 persen dari target di Kota Depok sebanyak 1.636.356 orang. 

Hal itulah yang membuat Mendagri Tito Karnavian mendatangi Pemkot Depok, untuk rapat koordinasi percepatan vaksinasi dan pengawasan penyaluran bantuan sosial (Bansos). 

"Saya lakukan rapat koordinasi untuk percepatan vaksinasi dan penyaluran Bansos. Untuk Bansos jangan hanya menunggu bantuan Pemerintah Pusat, jangan takut gunakan anggaran dari APBD," ujar Tito usai melakukan rapat koordinasi di Balai Kota Depok, Jumat (23/7).

Menurut Tito, Kota Depok tercatat memiliki realisasi APBD yang rendah untuk penanganan Covid-19 yang hanya digunakan tidak sampai satu persen."Jangan dipermasalahkan terkait penyaluran Bansos akan tumpang tindih atau penerima bansos dobel. Itu lebih baik daripada ada warga tidak terima Bansos sama sekali," tuturnya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengaku banyak kendala dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Saat ini warga yang di vaksin baru 269.431 atau 17 persen. Saat ini sudah masuk ke tahap ketiga dengan tambahan sasaran masyarakat rentan,  umum dan usia anak 12 tahun ke atas," ungkapnya.

Menurut Idris, untuk mencapai target sasaran, diperlukan sekitar 273.385 vial. Dengan asumsi satu vial digunakan untuk 10 dosis. Distribusi vaksin ke Kota Depok dilakukan secara bertahap dengan jumlah tertentu. 

"Kendalanya, distribusi vaksin ke Kota Depok diberikan bertahap dengan jumlah terbatas, itu hambatannya. Saat ini kami menunggu tambahan kouta vial vaksin dari Pemerintah Pusat, sehingga kami dapat dengan cepat memenuhi target," jelasnya.

Pihaknya saat ini, lanjut Idris, akan terus memperluas sarana dan prasarana pelaksanaan vaksinasi masal di berbagai tempat, selain di rumah sakit dan Puskesmas. "Pemkot Depok bersama Polri dan TNI sudah berusaha bergerak cepat menjangkau masyarakat untuk melakukan vaksinasi," tuturnya. 

Ketua Penyelenggara kegiatan vaksinasi di Kompleks Perumahan Maharaja, Amar Ma'ruf merasa kecewa yang luar biasa terhadap kinerja Pemkot Depok dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi. 

"Wali Kota Depok kurang pro aktif dalam rangka penyelenggaraan percepatan vaksin. Sudah saya sampaikan di awal, dalam kondisi  negara dalam darurat. Wali Kota Depok harus turun ke lapangan sampai tingkat bawah untuk membantu percepatan vaksinasi," tutur Amar, Sabtu (24/7).

Amar mengungkapkan, hingga saat ini yang betul-betul bekerja keras hanya TNI-Polri. "Anggaran APBD Pemkot Depok dalam penanganan Covid 19 dan program vaksinasi itu kan besar. Aneh, kenapa tak digunakan, infonya penyerapan anggarannya baru 0,30 persen, tidak sampai satu persen. Kenapa anggarannya tidak dipakai?. Gunakan anggarannya, jangan hanya menunggu bantuan Pemerintah Pusat, jalankan dengan cepat dan lebih baik lagi, jangan sampai pandemi semakin membesar," pungkasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika