Sabtu 24 Jul 2021 12:52 WIB

Turunkan 400 Personel, Polisi Tutup Arus dari HI ke Istana

Polda Metro Jaya juga melakukan penyekatan di perbatasan menuju Jakarta.

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Ratna Puspita
Kepala Bagian Operasional Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali
Foto: Republika/Uji Sukma Medianti
Kepala Bagian Operasional Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak kepolisian menurunkan 400 personel yang disebar di Bundaran Senayan hingga Glodok untuk berjaga terkait adanya seruan demo menolak PPKM. Ditlantas Polda Metro Jaya juga menutup arus dari arah Bundaran HI menuju Istana Presiden. 

"Kami lakukan di sini penutupan arus dari arah Bundaran HI menuju Istana, kami sekat dengan MCB barrier," kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Ajun Komisaris Besar Karosekali di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7). 

Baca Juga

Selain itu, penyekatan ada juga di depan Pertamina dan Harmoni. Karosekali mengatakan, setiap orang yang akan melaksanakan aksi di sekitar lokasi tersebut segera diimbau untuk membubarkan diri. 

Karosekali mengatakan, penyekatan di wilayah perbatasan menuju Jakarta juga dilakukan di Bassura, Fatmawati, hingga Kalideres. "Tentunya ini akan kita lebih intensifkan lagi, kita akan memeriksa apakah orang ini betul bekerja di sektor kritikal dan esensial, apabila tidak akan kami tanyakan keperluannya apa," terangnya. 

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden RI sudah angkat bicara mengenai rencana demo ini. “Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro, pada Jumat (23/7). 

Selain itu, Juri juga mengklaim, kebijakan pembatasan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian. “Karena itu, pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya. 

Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis. 

Juri mengimbau penting sekali untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Hal itu seperti aksi-aksi demonstrasi yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19, dimana saat ini daya penularannya sangat cepat. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement