REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal dan mengamankan aksi demontrasi menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Sabtu (24/7). "Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto saat dikonfirmasi di Jakarta.
Marsudianto mengatakan personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di dua lokasi yang menjadi lokasi digelarnya aksi demonstrasi. "Personel dikerahkan di sekitar Monas dan DPR," tambahnya.
Selain personel pengamanan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan 350 orang personel polisi lalu lintas untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Diketahui di media sosial beredar poster berisi ajakan "long march" pada Sabtu (24/7) dari Glodok-Istana Negara untuk menolak penerapan PPKM.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM. Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM.
Namun, jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM. "Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.
Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. "Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika