Sabtu 24 Jul 2021 17:01 WIB

Epidemiolog: Efektivitas PPKM Darurat Terlihat Pekan Depan

Epidemiolog menilai efektivitas PPKM darurat bisa dilihat pekan depan.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati  / Red: Bayu Hermawan
Kendaraan melintas di tempat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan M.H Thamrin, Jakarta.
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kendaraan melintas di tempat penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan M.H Thamrin, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ridwan Amiruddin, menilai efektivitas penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021, baru bisa dilihat pada pekan depan.Ridwan mengingatkan, jangan ada yang menganggap bahwa PPKM darurat sebagai 'magic bullet' untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Intervensi yang dilakukan pada PPKM periode satu itu bisa terukur 10 hari ke depan, karena kalau kita melihat pertambahan kasus Covid-19  hari ini adalah interaksi 10 hari yang lalu. Jadi, efektivitas dari PPKM periode pertama akan muncul pekan depan," katanya saat mengisi konferensi virtual bertema PPKM End Game?, Sabtu (24/7).

Baca Juga

Ridwan melanjutkan, pekan depan baru bisa dipastikan terjadi penurunan kasus atau sebaliknya, terus meningkat. Di lain pihak, Ridwan mengingatkan, PPKM Darurat hanya jadi pemicu supaya masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Jadi, ia meminta jangan 'mendewakan' PPKM Darurat sebagai magic bullet untuk mengatasi persoalan. 

Sebab, ia menegaskan pengendalian kasus ini mengenai kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ridwan juga meminta masyarakat dan pemerintah jangan 'mendewakan' vaksin Covid-19. 

Sebab, vaksin bersifat komplementer variabel dalam menangani pamdemi Covid-19. Menurutnya, kalau menunggu cakupan imunisasi 70 persen untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) maka itu masih jauh dari harapan. 

Ridwan mencatat cakupan imunisasi masih dibawah 20 persen. Dengan jumlah penduduk 270 juta, ia menilai pemerintah yang sempat melaksanakan vaksinasi 1 juta per hari kemudian menargetkan 2 juta per hari itu upaya terlalu berat. Karena hal ini juga terkait produksi vaksin atau ketersediaan vaksin. 

"Jadi, terlalu panjang kalau mengandalkan vaksin. Sebab, vaksin adalah komplementer dari protokol kesehatan," ucapnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement