REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan seluruh objek wisata di wilayah ini, baik yang dikelola pemerintah dan masyarakat secara mandiri siap dibuka dan melayani wisatawan bila pemerintah pusat melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Seperti diketahui, Kabupaten Gunungkidul masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 bersama Kulon Progo, dari lima kabupaten/kota di DIY.
"Kami masih menunggu kebijakan dari pusat apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak. Seharusnya akan berakhir Ahad (25/7). Kalau besok ada kebijakan lebih lanjut, dan ada pelonggaran. Tentu saja harapannya untuk pelaku wisata dan wisatawan lebih taat protokol kesehatan," kata Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Harry Sukomono di Gunungkidul, Ahad.
Ia mengatakan bila ada pelonggaran PPKM, dan sektor pariwisata bisa dibuka kembali, maka Dinas Pariwisata akan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung secara ketat juga. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di objek wisata, Dinas Pariwisata akan menggandeng kelompok sadar wisata dan pelaku wisata di masing-masing objek wisata.
"Kelompok sadar wisata dan pelaku wisata bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan protokol kesehatan. Kami berharap mereka benar-benar menegakkan protokol kesehatan sektor pariwisata dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Harry mengimbau kepada calon wisatawan yang akan berkunjung ke Gunungkidul mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, dan menjaga jarak selama di kawasan wisata. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan wisatawan yang tidak memakai masker.
"Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, masih ada wisatawan yang tidak tertib. Keberhasilan menjalankan protokol kesehatan tidak hanya pelaku, tetapi wisatawan juga ikut andil," katanya.
Sementara iu, Ketua Pokdarwis Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Mursidi mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut wisatawan. Seperti, memperbaiki jalur trekking di kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran hingga mempersiapkan standar operasional pelaksanaan untuk MCK, loket, hingga pemanfaatan pendopo.
"Saat ini, tinggal menunggu adanya kebijakan pelonggaran PPKM, dan kami sudah siap membuka kembali Kawasan Nglanggeran dengan protokol kesehatan secara ketat," katanya.