REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS –- Presiden Tunisia Kais Saied membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen pada Ahad (25/7). Lawan-lawan politiknya mengecap tindakan tersebut sebagai kudeta.

Saied mengatakan dia akan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru. Tak lama setelah keputusan itu, kerumunan orang segera membanjiri ibu kota Tunis dan kota-kota lain untuk mendukung Saied. Mereka bersorak gembira. “Kami telah dibebaskan dari mereka. Ini adalah momen paling bahagia sejak revolusi,” kata Lamia Meftahi, seorang perempuan yang berpartisipasi dalam aksi di Tunis.

Saat para pendukungnya memenuhi Jalan Habib Bourguiba, pusat revolusi 2011, Saied bergabung dengan mereka di jalan. Namun, sejauh mana dukungan untuk gerakan Saied melawan pemerintah yang rapuh dan parlemen yang terpecah belum jelas. Sebab Saied adalah seorang independen tanpa partai di belakangnya.

Ketua parlemen Tunisia, Rached Ghannouchi, telah meminta rakyat turun ke jalan untuk menentang dan menghentikan langkah Saied yang disebutnya kudeta. Saied menekankan tindakannya sejalan dengan pasal 80 konstitusi. Ia pun mengutip pasal untuk menangguhkan kekebalan anggota parlemen. “Banyak orang tertipu dengan kemunafikan, pengkhianatan, dan perampokan hak-hak rakyat,” ujar Saied.

Saied, dalam pernyataan yang disiarkan televisi, memperingatkan agar tidak merespons aksi dengan kekerasan. "Saya memperingatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata dan siapa pun yang menembakkan peluru, angkatan bersenjata akan merespons dengan peluru," ujarnya.