REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT - Pengusaha kaya Lebanon dan mantan perdana menteri Najib Mikati siap ditunjuk lagi sebagai perdana menteri pada Senin. Ia siap ditunjuk setelah memenangkan dukungan dari sebagian besar partai besar untuk membentuk pemerintahan baru yang tengah menghadapi krisis keuangan, kata sumber-sumber politik.
Sebelumnya, sekelompok mantan perdana menteri muslim Sunni mengatakan pada Ahad bahwa mereka mendukung pemilihan Mikati, yang pernah memegang jabatan perdana menteri dua kali, dalam rangka membantu mengakhiri kebuntuan politik di Lebanon.
Di antara pendukung Mikati adalah politisi veteran Saad al-Hariri, yang meninggalkan bisnisnya untuk membentuk pemerintahan baru pekan lalu setelah hampir 10 bulan gagal menyepakati susunan kabinet dengan Presiden Michel Aoun. Langkah Hariri menandai puncak konflik selama berbulan-bulan tentang posisi di kabinet antara dirinya dan Aoun, kepala negara Kristen Maronit yang bersekutu dengan kelompok muslim Syiah bersenjata yang didukung Iran, Hizbullah.
Seorang sumber politik senior mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar blok (semacam komisi) parlemen utama negara itu sepakat untuk menunjuk Mikati. Tidak seperti banyak pemimpin Lebanon, dia tidak berasal dari salah satu dinasti politik tetapi merupakan seorang pengusaha paling sukses di negara itu.
Hizbullah dan sekutunya, gerakan Amal Syiah yang dipimpin oleh ketua parlemen Nabih Berri, diperkirakan akan menunjuk Mikati, tambah sumber itu. Aoun diperkirakan akan menunjuk Mikati setelah dia melakukan konsultasi dengan blok-blok parlemen pada Senin.
Presiden diharuskan untuk mengajukan calon dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen. Setelah ditetapkan, proses sulit untuk membentuk pemerintahan baru yang menjamin kesepakatan di antara kelompok politik Lebanon yang terpecah-pecah akan dimulai.
Lebanon telah dijalankan oleh pemerintah sementara selama hampir satu tahun, sementara nilai mata uangnya runtuh, lapangan kerja menghilang dan bank membekukan rekening. Keruntuhan ekonomi merupakan krisis terburuk Lebanon sejak perang saudara 1975-1990.
Dalam sistem politik Lebanon, jabatan harus dipegang oleh seorang muslim Sunni, sedangkan kepresidenan dipegang oleh seorang kristiani Maronit. Negara-negara Barat telah memberi tekanan pada politisi Lebanon untuk membentuk pemerintahan yang dapat mereformasi kondisi yang sudah rusak. Mereka juga mengancam dengan sanksi dan mengatakan dukungan keuangan tidak akan mengalir sebelum reformasi dimulai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika