Salah satu daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengaku, sudah berulang kali meminta pada pemerintah pusat atau pun provinsi agar memperbanyak pasokan vaksin. Namun sejauh ini, jumlah vaksin dan rutinitas pengiriman vaksin yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.
"Ibaratnya, setiap hari sudah merengek-rengek saya dan pak Bupati minta agar pasokan vaksin di Banyumas bisa diperbanyak. Tapi sejauh ini, datangnya masih tersendat-sendat dan jumlahnya juga tidak banyak," jelasnya, Senin (26/7).
Menurutnya, cakupan vaksin di Kabupaten Banyumas hingga saat ini baru sekitar 277 ribu warga. Dari jumlah itu, sebanyak 167 ribu jiwa baru mendapat 1 kali suntik, sedangkan 112 ribu jiwa sudah mendapat dua kali suntikan.
Sementara jumlah target sasaran vaksin di Banyumas, tercatat sebanyak 1,4 juta. "Berdasarkan data tersebut, jumlah warga yang sudah mendapat dua kali suntikan baru mencapai sekitar 8 persen. Sedangkan baru mendapat satu kali suntikan ada sebanyak 12 persen," jelasnya.
Dia juga menyebutkan, untuk jenis vaksin yang diterima Pemkab Banyumas, sejauh ini baru merek Sinovac. "Kami belum pernah mendapat pasokan vaksin dari merek lain. Termasuk Moderna yang kabarnya akan diberikan sebagai tambahan vaksin bagi tenaga kesahatan, sampai sekarang belum kami terima," katanya.
Terkait masalah kepastian pasokan vaksin ini, dia minta agar lembaga-lembaga di Banyumas yang menyelenggarakan program vaksinasi, agar tidak buru-buru mengumumkan program vaksin gratis. Hal ini mengingat pasokan dan jumlah vaksin yang diterima masih seringkali tidak menentu.
"Nanti saja, kalau vaksin dan jumlahnya sudah benar-benar diterima, baru pelaksanaan vaksinasinya diumumkan. Dengan demikian sudah bisa dipastikan jatah vaksinnya untuk berapa orang. Jangan sampai masyarakat kecewa, karena sudah datang ke lokasi vaksinasi atau mendaftar, ternyata tidak mendapat suntikan vaksin karena jatahnya sudah habis," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga mengaku sudah tiga kali menyurati Kemenkes. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mochammad Bisri menyampaikan pihaknya sejak sepekan yang lalu telah mengajukan tambahan 60 ribu vial atau 600 ribu dosis vaksin ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Rencananya baru mau dikirim 1.000 vial saja. Sementara kebutuhan kita sangat besar," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa (20/7).
Akibat pasokan vaksin sudah habis, katanya, saat ini vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bisri mengaku heran terjadi keterlambatan distribusi vaksin dari pusat ke daerah, padahal Presiden RI Joko Widodo menyatakan stok vaksin nasional saat ini sekitar 100 juta lebih dosis vaksin.
"Tapi, kenapa pendistribusian ke daerah terhambat. Ini yang jadi pertanyaan kita," ucap Bisri.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masa perpanjangan PPKM saat ini menjadi momentum untuk menggenjot vaksinasi Covid-19.
"Program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity,” ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (26/7).
Ia meminta semua elemen masyarakat mendukung kebijakan penanganan Covid-19. Jika hal tersebut terjadi, target vaksinasi untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity akan segera tercapai.
"TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi,” ujar Rahmad.
Di samping itu, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan distribusi vaksin selama PPKM level 4. Apalagi ada jenis vaksin yang akan segera kadaluarsa, sehingga harus segera disuntikkan agar tak mubazir.
"Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi," ujar Rahmad.
