REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Seorang diplomat tinggi China dengan nada konfrontatif pada Senin (26/6) menuduh Amerika Serikat (AS) telah menjadikan Beijing sebagai musuh imajiner. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik dan menekan China.
"Amerika Serikat ingin menghidupkan kembali rasa tujuan nasional dengan menetapkan China sebagai musuh imajiner," kata Wakil Menteri Luar Negeri Xie Feng.
Xie mengatakan, AS telah memobilisasi pemerintah dan masyarakatnya untuk menekan China. “Seolah-olah pembangunan China ditekan, masalah domestik dan eksternal AS akan teratasi, dan Amerika akan menjadi hebat lagi, dan hegemoni Amerika dapat dilanjutkan," ujar Xie.
AS dan China melakukan pertemuan tingkat tinggi pertama. Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, tiba di Beijing pada Ahad (25/7) untuk pertemuan tatap muka di kota utara Tianjin. Sherman dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada Senin.
Xie mengatakan kepada media China bahwa, dia menyampaikan daftar permintaan kepada Amerika Serikat untuk memperbaiki tindakannya di masa lalu, seperti sanksi terhadap pejabat.
Pembicaraan antara Sherman dan Wang terjadi di tengah hubungan yang memburuk antara Beijing dan Washington, sejak pertemuan diplomatik awal pada Maret di Anchorage. Pertemuan tersebut adalah yang pertama di bawah pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Dalam pembicaraan dengan Wang, Sherman diharapkan dapat menguatkan posisi AS atas China. Amerika Serikat menyambut baik persaingan dengan Beijing, namun tetap fokus pada permainan yang setara dan batasan untuk menghindari konflik.
Sebelumnya pada Sabtu (24/7), Wang telah memperingatkan bahwa China tidak akan menerima Amerika Serikat yang mengambil posisi "superior" dalam hubungan itu. Hal ini diungkapkan sehari setelah China meluncurkan sanksi terhadap mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dan lainnya.
Pemerintah AS dan anggota parlemen telah kritis terhadap kebijakan China di Hong Kong dan Xinjiang. Bulan ini, Senat AS telah meloloskan RUU yang melarang impor dari wilayah Xinjiang dengan alasan kekhawatiran kerja paksa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika