REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Malaysia melaporkan rekor jumlah kematian akibat Covid-19, Senin (26/7) waktu setempat. Kementerian Kesehatan mencatat 207 kematian baru akibat Covid-19.
Kematian terbaru menjadikan jumlah kematian nasional karena Covid-19 menjadi 8.201. Pemerintah juga mencatat rekor jumlah pasien kritis yang mencapai angka tertinggi baru
"Ada 1.009 pasien di unit perawatan intensif, dan 524 membutuhkan bantuan pernapasan," kata Kementerian Kesehatan Malaysia dikutip laman Channel News Asia, Senin (26/7).
Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 14.516 kasus Covid-19 baru, Senin (26/7), turun dari rekor 17.045 kasus pada hari sebelumnya. Penghitungan infeksi di negara itu kini mencapai 1.027.954, sementara 165.840 di antaranya aktif atau menular.
Kasus baru di Lembah Klang turun dari hari sebelumnya, namun masih menyumbang sedikit lebih dari setengah dari total harian, yakni 6.508 infeksi di Selangor dan 1.425 di Kuala Lumpur. Infeksi meningkat di Johor dan Kedah, yang masing-masing melaporkan 1.449 kasus dan 1.160 kasus.
Dalam sebuah cicitan di akun resmi Twitter, kementerian kesehatan Malaysia mengatakan bahwa negara itu memberikan 399.135 dosis vaksin Covid-19 pada Ahad (26/7) waktu setempat. Sejauh ini, 11,7 juta orang atau 36,1 persen dari populasi telah menerima satu dosis vaksin.
Dari jumlah tersebut, 5,5 juta orang atau 16,9 persen dari populasi telah menerima kedua dosis vaksin dan divaksinasi lengkap. Labuan, Sarawak, Perlis, dan Lembah Klang mencatat persentase tertinggi orang yang telah divaksinasi lengkap.
Pada Senin (26/7), parlemen Malaysia bersidang untuk pertama kalinya sejak keadaan darurat diumumkan yang membuka jalan bagi parlemen hibrida yang akhirnya bertemu langsung. Berbicara di parlemen, menteri hukum Takiyuddin Hassan mengatakan bahwa Malaysia tidak akan memperpanjang keadaan darurat ketika berakhir pada 1 Agustus.
Menteri Takiyuddin mengatakan pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat. Malaysia telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19.
