REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar diterima masyarakat keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, langkah percepatan ini merupakan upaya mendukung program pemerintah terkait upaya percepatan penyaluran bansos. Baik bansos program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Upaya percepatan penyaluran bansos yang kami lakukan ini merupakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden serta hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi pada 22 Juli yang lalu," ujar Royke dalam keterangan resmi seperti dikutip Selasa (27/7).

Menurutnya, seluruh jajaran manajemen BNI berkomitmen mengutamakan percepatan pencairan bansos PKH, program sembako, maupun program pemerintah lainnya. Adapun percepatan pencairan bansos BNI harapkan dapat membantu pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

BNI pun berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, Kabupaten atau Kota, Dinas Sosial, Satuan Tugas Covid, Aparat Keamanan, hingga Pendamping Bansos dalam menyalurkan bansos

Kementerian Sosial RI telah menugaskan BNI untuk menyalurkan program sembako kepada 5,7 juta KPM dengan total dana senilai Rp 9,46 triliun. BNI juga ditugasi untuk menyalurkan bansos PKH kepada 4,1 juta KPM dengan total dana sebesar Rp 7,05 triliun, dan KPM penerima bantuan tersebut tersebar di 108 kota kabupaten.

"Saat ini semua dana tersebut telah langsung disalurkan kepada rekening dan dompet virtual KPM sesuai peruntukannya," ucap Royke.