Selasa 27 Jul 2021 11:51 WIB

Pemerintah Upayakan Solusi Terbaik Perunggasan Nasional

Sinergi berbagai pihak dan kepentingan di sektor peternakan menjadi keharusan

Red: Gita Amanda
Ilustrasi peternakan ayam petelur. Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan pemerintah selalu berpihak pada peternakan rakyat.  (ilustrasi)
Ilustrasi peternakan ayam petelur. Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan pemerintah selalu berpihak pada peternakan rakyat. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan pemerintah selalu berpihak pada peternakan rakyat. Keberpihakan pemerintah pada peternak rakyat menurutnya tidak perlu diragukan. Semua potensi dan sumberdaya di Kementan berupaya memberikan solusi maksimal permasalahan peternakan nasional.

“Saya rasa kita ini berjuang untuk merah putih. Apalagi di masa pandemi ini, pemerintah akan selalu hadir untuk setiap golongan masyarakat, termasuk para peternak rakyat,” tegas Mentan di Jakarta, Selasa (27/7), dalam siaran pers.

Mentan mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari solusi terbaik bagi persoalan peternakan nasional. Namun tentu tidak setiap kebijakan akan memuaskan semua pihak, atau memberikan dampak yang instan di lapangan.

“Saya berharap kita saling membantu dan mendorong terjadinya kestabilan supply dan demand. Ujungnya kestabilan harga dapat tercapai,” lanjut Mentan.

Sinergi berbagai pihak dan kepentingan di sektor peternakan menjadi keharusan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi peternak, swasta nasional dan stakeholder lainnya. Mentan melanjutkan, sebagai sektor yang krusial sebagai sumber protein hewani bagi rakyat, sinergi dan harmonisasi di level kebijakan hingga lapangan menjadi keharusan.

“Kebijakan pemerintah saya pastikan untuk kepentingan semua pihak. Dan semua kita pemangku kepentingan harus bersatu. Kita selesaikan lah dengan baik dan cepat soal ini. Swasta dan peternak rakyat saling sinergi dengan peran masing-masing,” kata Mentan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah mengatakan, pemerintah selama ini terus melakukan upaya serius memecahkan permasalahan peternakan rakyat. Bahkan evaluasi kebijakan selalu melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak, dan peternakn rakyat/UMKM.

“Kita selalu mendengar masukan berbagai pihak. Bahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 juga merupakan hasil dari masukan semua pihak. Kita akomodir kepentingan mereka,” tegas Nasrullah.

Ia memastikan sampai saat ini pihaknya terus aktif berkomunikasi mendengarkan masukan dari beberapa Asosiasi Perunggasan seperti GPPU, PINSAR dan GOPAN.

"Mereka juga merupakan representatif dari para peternak dan pengusaha secara nasional. Forum dan kegiatan Rembug peternak, pemerintah pun selalu hadir. Ini karena kita ingin paham dan mendalami apa harapan mereka," papar Nasrullah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement