REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa'adudin Djamal, mengomentari soal polemik survei lingkungan belajar yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenkdibud). Menurutnya survei tersebut berbenturan dengan Pancasila dan kearifan lokal.
"Setelah kami melakukan analisa terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan, survei ini berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika, serta memuat pertanyaan yang tidak relevan sebagai assessment nasional," kata Illiza saat dikonfirmasi, Selasa (27/7).
Dalam survei tersebut para guru diharuskan menjawab salah satu dari lima pilihan jawaban, sangat tidak setuju, tidak setuju, cenderung setuju, setuju, dan sangat setuju. Illiza melihat sejumlah pertanyaan dinilai mengganjal dan tidak relevan.
"Laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi daripada perempuan; Saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan saya; Dalam penerimaan siswa baru, saya lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas; Guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri; Di organisasi, perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung [seperti Wakil atau Sekretaris] daripada menjadi Ketua; Cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah; dan pertanyaan lainnya," terangnya.
Illiza mengatakan, PPP sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dalam survei tersebut. PPP meminta agar variabel dan pertanyaan tersebut ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh.
Selain itu PPP juga meminta agar Kemendikbud Ristek RI dalam survei lingkungan belajar tidak memberikan pertanyaan atau polling yang bersifat tendensius kepada kepala sekolah dan guru yang menyangkut isu yang sangat sensitif menyangkut SARA. Ia mengusulkan agar Kemendikbud Ristek memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ke-Indonesia-an serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada, sehingga menciptakan harmoni dalam proses belajar-mengajar.
"Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan nasional. Sehingga berbagai pertanyaan dalam survei lingkungan belajar itu tidak boleh mempertentangkan hal tersebut," tuturnya.
"Survei lingkungan belajar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kepala sekolah dan guru agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah," imbuh ketua DPP PPP tersebut.
