REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied meminta warganya tidak mengindahkan seruan kekacauan, di tengah ketegangan di negara itu, menyusul keputusannya memberhentikan perdana menteri dan mengambil alih kekuasaan eksekutif.

"Jangan ikut arus. Hindari orang-orang yang menganjurkan kekacauan," kata Saied selama pertemuannya dengan representatif Dewan Kehakiman Tertinggi, Senin malam.

Dia menyatakan keinginannya untuk "menghormati konstitusi dan menjamin independensi peradilan" selama masa-masa kelam dalam sejarah Tunisia ini.

Pada Minggu, Saied membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru.

Langkah itu ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, termasuk Partai Ennahda, Heart of Tunisia, The Dignity Coalition, dan People's Movement.

Dalam pernyataan selanjutnya, Parlemen mengecam keras dan menolak keputusan Saied.

Ketua Parlemen Rached Ghannouchi menggambarkan langkah Saied sebagai "kudeta " atas konstitusi Tunisia, revolusi, dan kebebasan di negara itu.

Ghannouchi, yang juga pemimpin Partai Ennahda, mendesak rakyat Tunisia untuk membela revolusi.

Pada Senin, tentara yang dikerahkan di kompleks parlemen tidak mengizinkan Ghannouchi dan anggota parlemen yang menyertainya memasuki gedung.

Tunisia telah jatuh dalam krisis sejak 16 Januari, ketika Mechichi mengumumkan perombakan kabinet tetapi Saied menolak untuk mengadakan upacara pelantikan menteri baru.

Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab lainnya yang juga menyaksikan revolusi rakyat untuk menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman.

*Ditulis oleh Ibrahim Mukhtar di Ankara

Ikuti Whatsapp Channel Republika