REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempersilakan berbagai pihak seperti mahasiswa untuk mengkritisi dirinya khususnya terkait penanganan Covid-19. Emil mengaku tidak keberatan dengan berbagai koreksi tersebut asalkan dilakukan secara sopan dan berbasis data.
"Saya tidak masalah dikritik, yang penting sopan santun dalam memberikan kritik dan berbasis data," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat menggelar diskusi tentang PPKM dengan berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus, Selasa (27/7).
Emil mengeluhkan, kritik yang dilakukan terhadap pemerintah sering tidak faktual terutama yang membandingkan dengan kondisi di luar negeri. Menurutnya, situasi di negara lain yang sering disampaikan para pengkritik sering tidak sesuai dengan faktanya.
"Harus kayak Singapura buktinya Singapura sekarang lockdown. Dulu Vietnam dipuji-puji, sekarang Vietnam keteteran baru mau vaksin. Lihat Euro (sepakbola Piala Eropa), sirik. Dengan situasi ini harus dipahami," kata Emil.
Dalam kesempatan itupun, Emil menjawab pertanyaan mahasiswa terkait masih rendahnya persentase vaksinasi warga Jawa Barat. Menurutnya, persentase vaksinasi di Jawa Barat memang rendah karena ketersediaan vaksin yang sedikit namun memiliki penduduk yang paling banyak.
"Kita harus tabayun kalau melihat angka-angka di media. (Vaksinasi) memang rendah, karena dikasihnya untuk 5 juta manusia. Kalau persentase, kami pasti kecil karena dibandingkannya dengan 50 juta manusia," katanya.
Selain itu, Emil mengajak para pengkritik khususnya mahasiswa untuk melakukan aksi nyata dalam membantu menangani pandemi ini seperti menjadi relawan. Terlebih, menurutnya persoalan kesehatan ini merupakan masalah bersama sehingga tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah.
"Sambil kita kritisi, mau engga turun ke jalan jadi relawan, sambil membagikan sembako," katanya.
Emil pun mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi dalam mengatasi pandemi. Sebagai contoh, Emil menyebut pihaknya memiliki anggaran untuk program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang ekonominya rawan akibat PPKM.
"Kami punya anggaran, tidak semua bantuan sosial ini penerimanya yang terdaftar. Misal ada PKL yang berasal dari luar Jawa Barat. Boleh mahasiswa sambil kritisi, sambil demo pun enggak ada masalah. Tapi sambil membagikan sembako," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika