Selasa 27 Jul 2021 22:52 WIB

Satgas: Pemerintah Tambah Anggaran Perlindungan Sosial

Satgas mengatakan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial.

Red: Bayu Hermawan
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito
Foto: BNPB
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk program perlindungan sosial di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4.

"Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers dipantau via daring di Jakarta, Selasa (27/7).

Baca Juga

Wiku menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran bantuan untuk usaha mikro dan kecil. "Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bersifat informal juga sudah disiapkan penyalurannya dibantu oleh TNI dan Polri," katanya.

Wiku melanjutkan, di samping itu pemerintah melalui Kementerian Sosial juga sedang menyalurkan bantuan kepada masyarakat. "Masyarakat dapat memeriksa data penerima bantuan sosial dengan mengunjungi situs web cekbansos.kemensos.go.id," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, kementeriannya berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau kartu sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk wilayah terdampak PPKM level 4. "PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang exsisting, artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan PPKM level 4," ujarnya.

Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Sementara itu, peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan pemberian bansos pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat di tengah perpanjangan PPKM.

"PPKM mengharuskan masyarakat untuk tinggal di rumah, sehingga bansos merupakan yang paling mereka harapkan dari pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyetujui langkah pemerintah yang kembali menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar 19,4 persen dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement