Wapres: Penuhi Kebutuhan Halal Saja Kita Masih Impor

Rabu , 28 Jul 2021, 12:17 WIB Reporter :Fauziah Mursid/ Redaktur : Esthi Maharani
Wakil Presiden Maruf Amin.
Wakil Presiden Maruf Amin.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong berbagai langkah dilakukan untuk pengembangan industri produk halal Tanah Air. Hal ini karena Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, belum mampu memanfaatkan potensi produk halal secara optimal seperti Malaysia, bahkan Brazil.

 

Terkait

"Jangankan sebagai produsen dan menjadi pemain global, untuk memenuhi kebutuhan makanan halal domestik saja kita masih harus impor," ujar Wapres saat menjadi Keynote Speaker di Konferensi Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Islam Nusantara di UNISNU Jepara tahun 2021 sevara virtual, Rabu (28/7).

Kiai Ma'ruf mencontohkan, pada 2018 Indonesia membelanjakan 173 miliar dollar AS untuk konsumsi produk halal atau 12,6 persen dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. Jumlah ini kata Ma'ruf, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar dibanding negara mayoritas Muslim lainnya.

Sementara Brasil, dengan penduduk Muslim minoritas, justru sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia. Menurut Global Islamic Economic Report tahun 2019, negara Brasil tercatat sebagai negara terbesar yang mempunyai nilai ekspor produk makanan dan minuman halal 5,5 mililar dollar AS.

"Disusul Australia 2,4 miliar. Sebaliknya, Indonesia justru menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia," kata Wapres.

Karena itu, pemerintah akan terus mendorong kegiatan usaha syariah baik skala besar maupun kecil. Ia mengatakan, pengembangan usaha skala mikro dan kecil, termasuk usaha keuangan dapat menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain), serta untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Ia melanjutkan, upaya penting lainnya dengan melakukan pengembangan industri halal yang didukung dengan kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan perizinan dan pembinaan, program kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai standar BPJPH, dan Fatwa MUI.

"Berbagai upaya pengembangan industri produk halal tengah digalakkan. Pembentukan kawasan industri halal maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri menjadi salah satu langkah strategis," kata Wapres.

Ia mengungkap, saat ini sudah ditetapkan tiga kawasan industri halal, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan, Kepulauan Riau.

Selamjufnua, Pemerintah akan dibangun Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi untuk mengatasi kendala belum tercatatnya data produksi ataupun nilai perdagangan produk halal Indonesia melalui

"Hal ini harus dimulai dengan membangun ketertelusuran (traceability) dari produk-produk halal Indonesia, mulai dari bahan mentah ke produk setengah jadi, sampai produk jadi yang siap pakai," katanya.