REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyebut tak masalah jika Pemerintah Indonesia memberikan vaksin Covid-19 sebagai booster kepada calon jamaah umroh yang telah mendapatkan dosis lengkap vaksin Sinovac. Sebab, mereka juga rakyat Indonesia.
"Ya kan jamaah umroh juga rakyat. Apalagi, jamaah umroh itu jumlahnya tidak banyak," kata Miko, ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/7).
Kendati demikian, menurut Miko, pemberian booster vaksin tersebut akan kembali pada keputusan pemerintah nantinya dengan menimbang target distribusi vaksin. Jika Indonesia memang mau memberangkatkan jamaah umroh, maka Kementerian Agama harus meminta Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan booster vaksin.
"Kementerian Agama (harus) minta ke pemerintah kalau ada donasi vaksin selain Sinovac," katanya.
Terkait keamanan jenis vaksin yang digunakan berbeda dengan dua dosis sebelumnya, Miko menyebut, tindakan itu sebenarnya tidak direkomendasikan oleh WHO. Akan tetapi, ia menyebut pemberiannya termasuk aman.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Sylvana, menyebut, Pemerintah akan menjadwalkan kembali pembahasan pembukaan umroh. Skema teknis vaksinasi untuk jamaah umroh akan menjadi bagian dari pembicaraan.
Budi mengatakan, persyaratan pemberian booster menggunakan salah satu vaksin yang digunakan Arab Saudi, yaitu Pfizer, Astra Zanecca, Johnson & Johnson, atau Moderna. Saat ini, dalam proses penyusunan skema vaksinasinya dengan berbagai pihak.
Penyusunan skema vaksinasi diperlukan karena menyangkut berbagai aspek. Kesiapan jamaah umroh, distribusinya, pelaksanaan vaksinasi, dan ketersediaan vaksin yang dibutuhkan turut menjadi perhatian.
"Pelaksanaan booster dapat saja berjalan seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi nasional," kata Budi, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika