REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Ekuador secara resmi mencabut kewarganegaraan Julian Assange. Keputusan itu dibuat setelah pihak berwenang menemukan bahwa ada sejumlah kejanggalan pada dokumen pendukung, termasuk perbedaan tanda tangan, kemungkinan perubahan dokumen, dan biaya yang belum dibayarkan oleh pendiri WikiLeaks itu.
Dalam wawancaranya dengan Associated Press, pengacara Assange, Carlos Poveda, menyebut keputusan pembatalan kewarganegaraan kliennya dibuat tanpa proses hukum dan tak diizinkan hadir dalam kasus tersebut. Ia mengatakan akan mengajukan banding.
"Pada tanggal tersebut, Assange tengah dirampas kebebasannya dan berhadapan dengan krisis kesehatan di dalam lokasi penahanannya," kata Poveda, dikutip dari Aljazirah, Rabu (28/7).
Assange tengah ditahan di penjara Belmarsh dengan keamanan tinggi di London, Inggris saat Amerika Serikat mengupayakan ekstradisinya. Pada Januari, pengadilan Inggris memutuskan bahwa Assange tidak boleh diekstradisi ke negara asalnya karena menganggap langkah itu akan "menindas".
Assange dituduh berkonspirasi dengan mantan analis intelijen militer AS Chelsea Manning untuk membocorkan materi rahasia pada tahun 2010. Pendukungnya dan kelompok kebebasan pers memandangnya sebagai reporter investigasi yang mengungkap kejahatan perang.
Dokumen rahasia yang berkaitan dengan keterlibatan militer pasukan Sekutu di Afghanistan dirilis di WikiLeaks. Di samping itu, Assange juga berkolaborasi dengan wartawan di media terkemuka.
