REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Selain mendatangkan dan membuat jutaan vaksin, pemerintah berkomitmen mempercepat upaya vaksinasi dengan memperbanyak vaksinator di dalam negeri. Salah satu caranya dengan menggiatkan 50 ribu bidan praktik menjadi tenaga vaksinator di masyarakat.
Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, Oos Fatimah Rosyati mengatakan respon masyarakat Indonesia terhadap program vaksinasi pemerintah serta pelaksanaannya cenderung positif dan antusias. Namun diakui jumlah dan sebaran vaksinator juga menjadi kunci kecepatan vaksinasi.
“Tenaga dan logistik adalah dua hal yang harus kita perhatikan untuk memperlancar proses vaksinasi. Setelah mengikuti pelatihan, maka peserta yang terdiri dari para bidan mandiri ini akan mendapatkan keterampilan dan mampu melakukan pelayanan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan protokol,” ujarnya dalam pembukaan Workshop Vaksinator Covid-19 Bagi Bidan Praktik Mandiri, Kamis (29/7).
Hingga saat ini, Kemenkes melalui Balai Pelatihan juga telah melatih sekitar 87.182 vaksinator covid di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Fasyankes. Namun demikian Kemenkes masih merasa perlu memperluas dan menambah tenaga dalam memenuhi kebutuhan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah.
Jumlah Bidan yang besar dan tersebar di desa-desa serta kedekatannya dengan masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman di fasilitas kesehatan lainnya. Hal inilah menurut dia, yang menjadi potensi besar untuk turut serta penanganan pandemi Covid-19, sehingga bidan praktik ini dapat dilibatkan untuk melakukan vaksinasi keluarga.
Harapan yang sama juga disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo. Menurut dia, selama ini bidan praktik mandiri telah ikut menjadi tulang punggung layanan kesehatan masyarakat, harapannya dengan mereka dibekali pengetahuan vaksinasi mereka juga ikut membantu mempercepat program vaksin di berbagai daerah.
“Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang terkait keluarga, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah, kita libatkan juga Ibu-Ibu Bidan yang memang sudah bermitra sangat erat dengan BKKBN dan sudah mempunyai pengalaman di Fasilitas kesehatan lainnya untuk menjadi vaksinator vaksin Covid-19 berbasis keluarga,” ujar Hasto Wardoyo.
Menurut mantan Bupati Kulon Progo, Yogyakarta ini vaksin Covid-19 berbasis keluarga, diharapkan dapat memutus penyebaran covid-19 kluster keluarga. Dengan vaksin berbasis keluarga, lebih mudah untuk mengetahui siapa yang sudah di vaksin atau yang belum sehingga diharapkan herd immunity ditingkat keluarga bisa segera terbentuk.
"Selain itu secara pencatatan administrasi pun vaksin keluarga diharapkan dapat tercatat dengan baik sehingga di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui berapa KK yang sudah divaksin atau yang belum," katanya.
Pemerintah telah mencanangkan, BKKBN melalui Kementerian Kesehatan akan diberikan kewenangan alokasi vaksin dan kemudian akan dialokasikan vaksin untuk keluarga. Secara simbolis pelaksanaan vaksin keluarga sudah dilakukan di Karawang, Selasa 27 Juli 2021.
Namun, Hasto menekankan, teknis pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, dimana isinya mengatur atau mengizinkan vaksinasi dilakukan oleh praktik bidan mandiri. Maka, sambil menunggu Permenkes tersebut, BKKBN dan Kemenkes melalui Badan PPSDM Kesehatan, Puslat SDM Kesehatan serta UPT Balai Pelatihan berupaya meningkatkan kompetensi bidan terkait dalam hal vaksinator."Para bidan yang mendapatkan kompetensi vaksin ini akan tersertifikasi, sehungga bagi para bidan praktik mandiri dapat melakukan vaksinasi," terangnya.
Workshop Vaksinator Covid-19 Bagi Bidan Praktek Mandiri ini dilakukan mulai Selasa, 27 Juli sampai Rabu, 4 Agustus 2021 secara virtual. Ditargetkan peserta 50 ribu Bidan Praktek Mandiri yang dilaksanakan bersama 15 institusi secara simultan. Harapannya 50 ribu Bidan Praktek Mandiri peserta workshop ini dapat segera berperan aktif menjadi vaksinator handal. Selain itu diharapkan juga dapat membantu percepatan pelaksanaan pemberian vaksinasi.