REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pemerintah AS dan Rusia memulai kembali pembicaraan untuk menurunkan ketegangan antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia. Kedua belah pihak sepakat bertemu kembali pada September usai pertemuan informal.
Pada Rabu (28/7) Deputi Menteri Luar Negeri Wendy Sherman dan Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov memimpin perwakilan masing-masing negara dalam pertemuan yang digelar di misi diplomatik di Jenewa, Swiss. Kantor berita Rusia, Tass, melaporkan Ryabkov puas dengan pertemuan tersebut.
Ia mengatakan Amerika Serikat menunjukkan kesiapan untuk menggelar dialog konstruktif dalam pembicaraan tersebut. Dipersenjatai mandat dari masing-masing kepala negara, ini pertama kalinya dalam hampir satu tahun kedua belah pihak menggelar perundingan yang disebut stabilitas strategis saat hubungan bilateral kedua negara sedang memanas.
AS dan Rusia berselisih di berbagai isu termasuk pengendalian senjata. Kedua negara itu memiliki 90 persen senjata nuklir di dunia. Pada Juni lalu Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat menggelar dialog bilateral mengenai stabilitas strategis.
"(Untuk) membuat landasan bagi pengendalian senjata di masa depan dan langkah-langkah mengurangi risiko," kata kedua belah pihak saat itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan setelah pertemuan informal yang bertujuan 'menentukan topik dalam kerja kelompok pakar' di pertemuan selanjutnya, kedua belah pihak sepakat bertemu lagi pada akhir September mendatang.
Price mengatakan pertemuan tersebut berjalan profesional dan substantif. AS membahas kebijakan-kebijakan prioritas, lingkungan keamanan internasional saat ini, prospek pengendalian senjata nuklir yang baru, dan format pembicaraan selanjutnya.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan bertemu lagi menunjukan kedua belah pihak memahami kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa pengendalian senjata. Sengketa mengakhiri sejumlah perjanjian pengendalian senjata era Perang Dingin termasuk yang membatasi rudal jarak menengah.
"Dengan memburuknya arsitektur perjanjian pengendalian senjata, kami tahu sebagai negara senjata nuklir terbesar kami memiliki tanggung jawab untuk mencari cara meningkatkan stabilitas strategis untuk membuat kesepakatan," kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Menurutnya AS juga menghadapi ancaman yang ditimbulkan teknologi baru yang dapat mengubah stabilitas strategis. Seperti kecerdasan buatan pengendali senjata, serangan siber ke sistem senjata nuklir, dan senjata-senjata rahasia termasuk senjata terbang manuver tinggi atau senjata kapal selam hipersonik yang dapat menghindari pertahanan.
"Kami memulainya dengan pemerintahan AS yang baru, memulai hampir semuanya dari awal," kata peneliti peneliti Center for Advanced American Studies di Moscow State Institute, Andrey Baklitskiy.
"Ini hanya bertemu dan bertukar sapa dan mencoba untuk menetapkan sejumlah pemahaman dasar," tambahnya.
Pada Februari, Rusia dan AS memperpanjang perjanjian pengendalian senjata bilateral New Start. Perpanjangan dilakukan tepat beberapa hari sebelum masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
Perjanjian itu membatasi jumlah bom dan rudal dengan hulu ledak nuklir yang dapat AS dan Rusia kerahkan. Kedua belah pihak memprediksi pembahasan mengenai sistem dan teknologi senjata menjadi yang perhatian utama.
"Contohnya Rusia masih khawatir dengan bom berat modifikasi AS dan peluncur untuk rudal luncur balistik dan itu sudah lama ada," kata Baklitskiy.
Sementara, katanya, pemerintah Biden yakin Rusia melakukan uji coba nuklir hasil rendah secara sepihak. Itu merupakan tindakan yang melanggar perjanjian moratorium uji coba nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika