REPUBLIKA.CO.ID BANDUNG--Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan kalau semua mengalami kehilangan pendapatan walaupun nilainya berbeda-beda. Ridwan Kamil mengatakan, Provindi Jabar selama PPKM Darurat kehilangan pendapatan cukup signifikan sekitar Rp 20 miliar per hari.
"Selama PPKM itu provinsi kehilangan pendapatan. Total kehilangan pendapatan sekitar Rp 5 triliun sehingga banyak program yang direfocusing dikurangi di diskon dan dihilangkan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Kamis petang (29/7).
Emil mengatakan, banyak orang kecewa dan banyak orang merasa ini itu. Padahal, itulah realita yang sedang dihadapi oleh semua. Bahwa semua juga berkesusahan.
"Ada yang hilang puluhan ribu di jalanan, ada yang hilang ratus ribu di warung kecil, ada hilang juta di restoran, ada yang hilang miliaran di perusahaan, ada yang hilang triliunan di level pemerintahan. Semua mengalami kesusahan karena kita sedang perang," paparnya.
Terkait sektor pariwisata yang minta relaksasi pembayaran beban pajak PPN dan sebagainya, Emil menyatakan sangat mendukung. "Saya sangat mendukung, pokoknya mah dimana ada kemudahan untuk rakyat yang sedang susah kami mendukung. Jadi tadi misalnya perbedaan data ada dua kota merasa datanya tidak sama dengan pusat itu juga kita perjuangkan supaya datanya sinkron," katanya.
Begitu juga, terkait pembebasan beban pajak kalau itu kewenangannya di provinsi maka pasti akan dibuat kebijakan untuk kemudahan-kemudahan
"Ini terus kita upayakan. Misalkan juga yang kewenangan pajak dari provinsi itu kan kita juga lakukan ada bebas tarif progresif dari pokok tunggakan, persentase tunggakan juga tarifnya diturunkan, dan lainnya," katanya.
Menurut Emil, pihaknya paham daya beli masyarakat saat ini sedang turun. Selain juga sangat terdampak. Jadi, pihaknya akan mencoba berempati kepada rakyat salah satunya di wilayah yang menjadi kewenangan pajak di provinsi.
"Walaupun jadi dilematis juga dengan berkurangnya pajak pendapatan kita juga hilang dan rakyat juga kesusahan lagi, karena yang tadinya dijanjikan ada pembangunan melalui pajak jadi terhenti," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika