Gubernur Jatim Bantah Manipulasi Data Covid-19
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan dalam acara Anugerah Syariah Republika 2020 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (21/12). Foto : Tangkapan Layar/Edwin Putranto/Republika | Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah dirinya melakukan memanipulasi data Covid-19. Baik itu data tambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, data tingkat keterisian rumah sakit, maupun data kematian akibat Covid-19. Bantahan tersebut disampaikan setelah Khofifah merasa dituduh memanipulasi data Covid-19 Jatim.
"Soal data mortalitas, seolah-olah Pemprov (Jatim) ini jadi tertuduh. Atau Gubernur lah sudah," kata Khofifah dalam forum Gerakah Aksi Bersama Serentak Tanggulangi (Gebrak) Covid-19 yang diselenggarakan Universitas Airlangga (Unair) secara virtual, Jumat (30/7).
Khofifah menyatakan, bantahan yang disampaikan dalam forum tersebut sama sekali tidak ada nuansa bela diri. Khofifah menjelaskan, dalam sistem pelaporan data Covid-19, tidak ada data apapun yang dilaporkan Pemprov, apalagi gubernur.
Khofifah mengatakan, pelaporan data Covid-19 semuanya dilakukan dari bawah ke atas. Ia mencontohkan pelaporan kasus positif Covid-19 harian, maka yang melakukan input data adalah pengelola lab ke New-all Record (NAR) Kemenkes.
"Pengelola lab sebagian besar adalah swasta. Tidak ada harus koordinasi pengelola lab dengan gubernur," ujar Khofifah.
Khofifah melanjutkan, begitu pun terkait data tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19, yang itu dilaporkan langsung oleh pihak rumah sakit ke hospital online lalu ke NAR Kemenkes. Begitu pun terkait mortalitas atau tingkat kematian pasien Covid-19.
Khofifah melanjutkan, data kematian Covid-19 yang dipublikasikan Pemprov Jatim merupakan data yang diperoleh dari masing-masing kabupaten/kota dan dari Kemenkes. "Lalu dicurigailah kita kong kali kong ibaratnya. Bagaimana saya kong kali kong dengan Kemenkes karena data itu dari Pemkab/ Pemkot kita unggah. Data dari pusat kita unggah. Jadi tidak ada data dari Pemprov," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
