REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus dalam menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya.
“Hal ini disebabkan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni, dalam siaran pers, Jumat (30/7).
Fatoni mengatakan, inovasi yang hanya terfokus pada jumlah saja, tidak berikut kualitasnya, membuat inovasi capaian yang dihasilkan tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal. Itu terjadi meskipun inovasi yang diinput berjumlah banyak.
Fatoni memberi contoh, pada ajang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020, pencapaian Kabupaten Tabalong dinilai belum maksimal. Kondisi itu, kata dia, disebabkan oleh kurang matangnya hasil inovasi yang dilaporkan. Salah satu pemicunya ialah karena tidak disertainya evidence based saat melakukan penginputan inovasi.
Dia kemudian mengimbau pemerintah daerah untuk turut memperhatikan kematangan inovasi yang dilakukan. Fatoni mengungkapkan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah, salah satunya bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi, kata dia, dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Menurut Fatoni, ikhtiar itu dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, Fatoni juga menerangkan, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis.
“Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan IT pada proses birokrasi,” ungkap Fatoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika