REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyebut pandemi Covid-19 yang berkepanjangan saat ini adalah situasi sulit bagi rakyat, sehingga oknum yang mengambil hak rakyat terdampak Covid-19 adalah tindakan kejahatan kemanusiaan.
"Saat ini adalah kondisi force majeur sehingga oknum yang melakukan pungli atau mengambil hak warga terdampak ekonomi yang membutuhkan bantuan, adalah tindakan kejahatan kemanusiaan," katanya.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini menegaskan, apapun bentuknya tindakan mengambil hak warga penerima bantuan itu, harus diberikan sanksi atau hukum yang berat." Kami mendukung langkah taktis dari aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas oknum punglibantuan sosial," katanya.
Atang Trisnanto menjelaskan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial natura di Kota Bogor diawasi oleh semua pihak. DPRD yang memiliki pengawasan, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasannya dan bersama berbagai pihak, akan memastikan bahwa semua bantuan sosial bisa diterima oleh warga yang berhak dan tepat sasaran.
"Jangan sampai ada warga yang membutuhkan tidak mendapat bantuan, dan sebaliknya warga yang mampu justru dapat bantuan. Saya yakin semua pihak peduli terhadap masalah ini," katanya.
Atang juga menegaskan, bahwa jika ada temuan pelanggaran, DPRD Kota Bogor komit dan mendukung langkah pihak berwenang untuk memproses dan memberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma Harini, saat meninjau penyaluran BST dan Bansos di Kota Tangerang, Rabu (28/7), terkejut karena ada warga penerima bantuan sosial, uang bantuan sosialnya dipotong, dengan dalih uang kantong kresek. Ada juga warga penerima bantuan sosial pada program bantuan pangan non tunai (BPNT) senilai Rp200.000, tapi bahan pangan yang diberikan hanya senilai Rp177.000 per orang penerima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika