Ahad 01 Aug 2021 16:37 WIB

Satpol PP DIY Klaim Mobilitas Masyarakat Turun Signifikan

Satpol PP DIY menyebut mobilitas masyarakat yogyakarta turun 30 persen.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Andri Saubani
Perwakilan Paguyuban Kawasan Malioboro memasang bendera putih tanda berkabung di tepi Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (30/7). Pemasangan bendera putih ini sebagai tanda simbolis Malioboro Berkabung oleh Paguyuban Kawasan Malioboro. Hal ini imbas ditutupnya kawasan Malioboro selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sehingga pedagang kaki lima sama sekali tidak ada pemasukan selama itu. Mereka meminta pelonggaran masuk ke Malioboro bagi pengunjung. Serta meminta kebijakan yang serta terobosan yang nyata berdampak bagi mereka.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Perwakilan Paguyuban Kawasan Malioboro memasang bendera putih tanda berkabung di tepi Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (30/7). Pemasangan bendera putih ini sebagai tanda simbolis Malioboro Berkabung oleh Paguyuban Kawasan Malioboro. Hal ini imbas ditutupnya kawasan Malioboro selama pemberlakuan PPKM Darurat. Sehingga pedagang kaki lima sama sekali tidak ada pemasukan selama itu. Mereka meminta pelonggaran masuk ke Malioboro bagi pengunjung. Serta meminta kebijakan yang serta terobosan yang nyata berdampak bagi mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mobilitas masyarakat di DIY dinilai sudah turun dengan angka yang cukup signifikan selama penerapan PPKM darurat, PPKM level 3 dan 4 hingga perpanjangan PPKM level 4 di DIY. PPKM ini sudah berjalan sejak 3 Juli dan berakhir pada 2 Agustus 2021 besok.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad mengatakan, setidaknya hingga saat ini penurunan mobilitas masyarakat sudah di angka yang ditargetkan. Berdasarkan target dari pemerintah pusat, penurunan mobilitas dapat turun 50 persen atau minimal 30 persen.

Baca Juga

"Penurunan mobilitas minus 30 persen," kata Noviar melalui pesan singkatnya kepada Republika, Ahad (1/8).

Selama perpanjangan PPKM level 4 di DIY, beberapa pelonggaran seperti di kegiatan usaha sudah mulai dilakukan. Namun, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, juga diberlakukan buka tutup jalan terhadap akses yang sebelumnya ditutup total.

Sultan menuturkan, buka tutup jalan ini dilakukan pada jam-jam tertentu. "Sehingga, mungkin hanya dua atau tiga hari jalan itu ditutup, nanti pindah di tempat lain," kata Sultan belum lama ini.

Buka tutup jalan ini, dilakukan dengan tujuan agar pedagang maupun PKL dapat berjualan di aksesnya yang sebelumnya dilakukan penutupan. Diharapkan, mekanisme buka tutup ini dapat memulihkan perekonomian masyarakat.

Ia mencontohkan seperti di Malioboro, buka tutup jalan di kawasan ini dapat dilakukan misalnya selama dua hari. Sehingga, dalam dua hari tersebut tidak ada kegiatan ekonomi.

Namun, setelah dua hari akses ke Malioboro akan dibuka, begitu pun dengan kegiatan ekonominya. Sehingga, penutupan jalan akan dipindahkan ke kawasan lain ketika kegiatan di Malioboro dibuka.

"Misalnya (Malioboro) ditutup dua hari, pindah ke tempat lain yang penting tetap mengurangi mobilitas. Setelah (di Malioboro pedagang) tidak jualan dua hari, akhirnya hari ketiga (dibuka dan) mereka bisa jualan lagi, dengan harapan seperti itu masyarakat juga bisa mencari sesuap nasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto mengatakan, akses kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro dibuka selama PPKM level 4. Walaupun sudah dibuka tiap hari, namun aksesnya dibatasi.

"Untuk kendaraan akses ke Malioboro dibuka jam 06.00 sampai 17.00 WIB selama ada PPKM ini," kata Ekwanto kepada Republika melalui pesan tertulisnya, Jumat (30/7).

Ekwanto menjelaskan, masih ada penyekatan jalur yang dilakukan di Malioboro. Selama PPKM level 4 ini, jalur masuk ke Malioboro hanya dibuka sepertiga dari lebar jalan.

Hal ini pun menyebabkan kegiatan ekonomi di Malioboro belum beroperasi sepenuhnya. Ekwanto menuturkan, pedagang kaki lima (PKL) yang sudah mulai beroperasi sekitar 20 persen dan 25 persen toko juga sudah beroperasi.

"PKL dan pelaku usaha toko yang masih tutup mungkin karena melihat kondisi masih ada penyekatan jalur," ujarnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement