REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei perilaku masyarakat pada masa PPKM Darurat periode 13-20 Juli 2021. Survei tersebut salah satunya menghasilkan data alasan masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.
Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan, metode survei yakni non-probability sampling yang disebarkan secara berantai (snowball). Adapun survei melibatkan 212.762 responden.
"Informasi yang dihasilkan merupakan gambaran individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei dan tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat suatu daerah atau seluruh Indonesia," kata Margo dalam konfernesi pers, Senin (2/8).
Ia menjelaskan, sebanyak 71,3 persen responden tinggal di Jawa-Bali sedangkan 28,7 persen sisanya berdomisil di luar Jawa-Bali.
Dilihat dari jenis kelamin sebanyak 55,2 persen responden merupakan wanita dan 44,8 persen laki-laki. Adapun dari tingkat pendidikan, mayoritas atau 46,8 persen adalah lulusan sarjana S1, diikuti SMA 29,6 persen, master S2 8,7 persen, D1-D3 7,8 persen, SMP 5 persen, SD 1,7 persen dan S3 0,4 persen.
Hasil survei tersebut menunjukkan, mayoritas atau 32,5 persen responden beralasan belum divaksin karena faktor kesehatan, ibu hamil, serta sarana dan akses jalan yang sulit.
Kemudian sebanyak 26,3 persen mengaku belum divaksin karena masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Selanjutnya sebanyak 21,2 persen mengaku sudah terjadwal vaksinasi tetapi belum sampai pada waktunya.
Lebih lanjut, hasil survei menunjukkan sebanyak 15,8 persen responden belum divaksin karena tidak mau atau khawatir efek samping. Terakhir, yakni sebanyak 4,2 persen beralasan tidak mau karena tidak percaya pada efektivitas vaksin.
"Masih ada sebagian masyarakat yang belum vaksinasi karena khawatir dengan dan tidak percaya efektivitas vaksin. Ini sekitar 20 persen dari responden yang belum melakukan vaksinasi," ujar dia.