REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Anggota pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk oleh penentang kudeta mengutuk penguasa militer karena mengambil peran perdana menteri (PM) dalam pemerintahan sementara. Mereka mengatakan langkah itu dirancang untuk mencoba mendapatkan legitimasi.

Penguasa militer Min Aung Hlaing membuat pengumuman itu dalam pidatonya pada Ahad (1/8), enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dengan menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pemerintah Sementara menggantikan Dewan Administrasi Negara (SAC) yang diketuai oleh Min Aung Hlaing yang telah memimpin Myanmar sejak kudeta.

"Transisi dari dewan militer ke pemerintah sementara adalah cerminan dari fakta mereka sedang mempersiapkan pertempuran diplomatik internasional, mencoba membuktikan fakta mereka adalah pemerintah," kata Menteri Hak Asasi Manusia di Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Aung Myo Min.

NUG dibentuk pada April lalu oleh berbagai kelompok termasuk anggota partai Suu Kyi dan aktivis pro demokrasi. "Namun, fakta tidak dapat disangkal bahwa militer tidak dipilih oleh rakyat," kata Aung Myo Min dalam sebuah unggahan di Facebook.