REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengeklaim proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mencapai 95 persen. BST mulai disalurkan sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Darurat hingga perpanjangan PPKM level 4.

"Alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk tersalurnya bantuan sosial tunai," kata Mensos Risma saat konferensi pers di Kemensos, Selasa (3/8).

Risma menegaskan dengan kembali diperpanjangnya PPKM level 4 ini, maka penyaluran akan dipercepat. Risma mengeklaim kalau bansos, selain BST saat ini penyalurannya sudah jauh lebih besar. "Kalau yang lain di Jawa PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan non tunai) atau kartu sembako (penyalurannya) diatas 98 persen, kalau BST sudah 95 persen," tegasnya.

Sebelumnya, Kemensos menjalankan tiga program bansos selama PPKM, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST). Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu/bulan/KPM, disalurkan Januari-Desember 2021.

Bansos Tunai (BST) 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Penyalurnya melalui PT Pos dengan indeks bantuan Rp 300 ribu/KPM selama empat bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Berikutnya adalah bansos PKH 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara.

Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Terkait penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya. Risma sejak awal mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan untuk pembelian barang yang bukan kebutuhan, seperti rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika