REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) menuduh jenderal-jenderal militer Myanmar mengulur waktu. Tuduhan itu disampaikan setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing memperpanjang tenggat waktu pemilihan umum.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mendesak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) meningkatkan upaya mereka untuk mengakhiri gejolak politik di Myanmar. Blinken menghadiri pertemuan menteri luar negeri negara ASEAN secara virtual pada pekan ini.
Dalam pertemuan khusus bulan April lalu ASEAN menyepakati lima poin rencana untuk mengatasi memburuknya situasi di Myanmar. Hal itu termasuk mengakhiri kekerasan dan menunjuk perwakilan khusus yang memimpin inisiatif diplomatik.
Namun kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan aktivis demokrasi terus berlanjut. Selain itu dalam pidato untuk memperingatkan enam bulan kudeta Min Aung Hlaing mengatakan militer akan terus berkuasa hingga Agustus 2023, pemilihan umum digelar satu tahun lebih lama dari yang dijanjikan.