Selasa 03 Aug 2021 14:10 WIB

Menko PMK Muhadjir Sidak Penyaluran Bansos di Sukabumi

Muhadjir membagikan pula bantuan beras BB PPKM dan paket bantuan dari Kemenko PMK.

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Muhammad Fakhruddin
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/7).
Foto: Riga Nurul Iman
Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan ke Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/7).

REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI -- Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan sidak penyaluran bantuan sosial kepada warga di Kabupaten Sukabumi, Selasa (3/7). Harapannya bantuan dari pemerintah dapat menjangkau semua warga yang berhak dan membutuhkan bantuan.

''Saya melakukan sidak di salah satu desa yakni Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi,'' ujar Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan. Dalam kunjungannya Menko PMK yang didampingi Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri ini membagikan pula bantuan beras BB PPKM dan paket bantuan dari Kemenko PMK kepada warga di rumahnya masing-masing.

Muhadjir menerangkan, kedatangannya ini untuk mengecek distribusi bantuan sosial yang ada baik reguler seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan selama Covid yakni bantuan sosial tunai (BST), beras bulog dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

''Saya lihat masih ada beberapa keluarga yang layak dan saya minta untuk mendapatkan segera ditangani,'' ungkap Muhadjir. Sesuai pesan presiden yakni tidak boleh ada warga yang membutuhkan sampai tidak mendapatkan bantuan.

Oleh karenanya lanjut Muhadjir dalam kunjungannya ia berpesan kepada perangkat desa betul-betul melihat warga jangan sampai ada kelewatan dalam memperoleh bantuan. ''Tadi ada yang warga lumpuh tapi belum mendapatkan, saya minta segera dieksekusi diberi bantuan,'' cetus dia.

Muhadjir mengatakan, menteri sosial berpesan bahwa data warga yang tidak bisa dimasukkan sistem bank himbara dapat diberi bantuan melalui kantor pos. Sehingga berharap warga yang harusnya dapat menjadi tetapi tidak dapat karena data tidak bisa masuk program sistem himbara, harus bisa segera disalurkan melalui kantor pos.

''Siapapun warga yang bisa dibantu harus mendapatkan dan diterapkan berlapis-lapis mulai PKH, BPNT, BST, dan kalau belum dapat kepala desa wajib bantu BLT desa,'' imbuh Muhadjir. Bahkan polri dan pemkab serta provinsi turun mengelontorkan bantuan untuk membantu warga yang membutuhkan.

Intinya kata Muhadjir, kalau warga yang belum terjangkau bantuan Kemensos sudah ada diambilkan dari dana desa maupun APBD. Harapannya semua warga yang menbutuhkan bantuan dapat memperolehnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement