Rabu 04 Aug 2021 11:58 WIB

Anggota DPRD Minta Vaksinasi di Puskesmas Lebih Digenjot

Protokol kesehatan tetap tidak boleh longgar dan tetap harus ketat.

Anggota DPRD Minta Vaksinasi di Puskesmas Lebih Digenjot (ilustrasi).
Foto: Edi Yusuf/Republika
Anggota DPRD Minta Vaksinasi di Puskesmas Lebih Digenjot (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dapil 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi) Siti Muntamah melihat vaksinasi di Kota Bandung sudah terlaksana secara masif. Rata-rata dalam satu Puskesmas yang dirinya pantau melakukan Vaksinasi pada 150 sampai 200 orang.

“Ada 80 puskesmas di Kota Bandung melakukan hal yang sama, tetapi dengan vaksinasi yang dilakukan di puskesmas ini ternyata akselerasinya masih kecil jika dibandingkan target,” ujar Siti yang berasal dari Fraksi PKS, Rabu (4/8).

Siti mengatakan perlunya keterlibatan dari pihak-pihak lain seperti organisasi dan juga kepolisian ataupun polrestabes agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan.

“Salah satu berita menggembirakan hari ini adalah turunnya angka postifi aktif covid-19 di kota bandung, kemaren catatannya 9100, hari ini 7000 dan memang ini saya tanyakan betul alhamdulilah ada penurunan sampai 60 persen,” katanya.

Menurut Siti, Protokol kesehatan tetap tidak boleh longgar dan tetap harus ketat. Ia juga berharap pihak yang berwajib bisa memberikan akses swab, tracing dan vaksin yang mudah untuk masyarakat juga membangun kebersamaan dengan mengadakan kegiatan “Bandung Berbagi” di masa PPKM ini.

“Ada juga Program PKK peduli isoman warga. Ya ini kita lakukan sedemikian rupa, seperti food bank untuk nakes di rsud sampai 700 paket,” katanya.

Siti sendiri, melaksanakan Reses III tahun sidang 2020 - 2021 di UPT Puskesmas Arcamanik, Kota Bandung. Siti menyatakan pada kegiatan Reses kali ini pihaknya tidak mendatangkan orang, melainkan memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya Kota Bandung.

“Pertama adalah menghormati kebijakan yang telah dikeluarkan oleh inmendagri tentang status kota bandung dan cimahi dapil 1, yaitu level 4. Di salah satu poin level 4 itu tidak boleh ada pertemuan dan kerumunan, saya menghormati itu,” katanya.

Menurut Siti, ia memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya di Kota Bandung yaitu Penanggulangan covid-19 salah satunya memantau vaksinasi dan Pelaksanaan PPKM. "Kami juga memastikan para Nakes itu bekerja dengan sangat baik dan pelayanan akses warga untuk mendapatkan vaksin pun mudah,” kata Siti. 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement