Rabu 04 Aug 2021 16:33 WIB

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Dianggap Kontraproduktif

Di saat pandemi mobilitas Presiden dengan pesawat juga berkurang.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo turun dari Pesawat Kepresidenan BBJ 2.
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo turun dari Pesawat Kepresidenan BBJ 2.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial-Politik sekaligus Direktur Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai rencana mengecat pesawat kepresidenan tidak tepat dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, rencana itu sudah pasti menuai polemik di ruang publik.

Herry menganggap rencana itu tak sesuai dengan sikap pemerintah yang selama ini menggembar-gemborkan hemat anggaran demi penanggulangan Covid-19. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyinggung pentingnya kepekaan terhadap negara karena dalam kondisi kritis.

Baca Juga

"Soal pengecatan pesawat kepresidenan bukan prioritas dan cenderung kontraproduktif," kata Herry kepada Republika, Rabu (4/8).

Herry meragukan urgensi penggunaan pesawat kepresidenan saat ini. Sebab menurutnya mobilitas Presiden di masa pandemi cenderung terbatas.

"Fungsi pesawat kan untuk mobilitas Presiden pada rute yang cukup jauh. Saya kira di saat pandemi ini Jokowi fokus kerja sehingga perjalanan dinas diminimalisasi," ujar Herry.

Herry menyinggung sebaiknya anggaran negara didistribusikan kepada kepentingan umum. Adapun pengecatan pesawat kepresidenan hanya kepentingan Presiden Jokowi.

"Jelas pemerintah tidak peka terhadap kondisi yang ada," ucap Herry.

Selain itu, Herry menganggap proyek yang diklaim direncanakan sejak 2019 oleh pemerintah itu sepantasnya dialokasikan ke hal lebih penting. Ini sesuai dengan pengalihan anggaran yang dilakukan Pemda dan Kementerian/Lembaga.

"Kadang Pemerintah ini inkonsisten. Padahal semuanya anggaran sedang direfocusing dan direlokasi. Hal ini berarti termasuk anggaran yang telah direncanakan pun harus berfokus pada penanganan pandemi," tutur Herry.

Sebelumnya, pihak Istana angkat bicara terkait pengecatan pesawat Presiden tersebut. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menjelaskan, pesawat BBJ 2 sudah beroperasi selama tujuh tahun di Indonesia. Ia mengklaim pesawat memang sudah harus masuk perawatan besar atau overhaul, dengan kategori C Check. Di dalam dunia penerbangan, perawatan C Check lebih berat daripada A Check atau B Check.

"Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan. Mengenai cat, memang sekalian diperbarui karena sudah waktunya. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan, merah dan putih. Warna bendera nasional," kata Heru, Selasa (3/8).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement