REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ASEAN resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus kepada Myanmar.

Penunjukkan utusan khusus ASEAN merupakan salah satu poin dalam konsensus yang disepakati para pemimpin negara ASEAN terkait krisis Myanmar saat bertemu di Jakarta, akhir April lalu.

Dalam keterangan bersama Pertemuan Menlu ASEAN ke-54, Erywan disebutkan akan memulai tugasnya di Myanmar termasuk membangun kepercayaan dengan akses penuh ke berbagai pihak yang berkepentingan.

“Dan memberikan timeline yang jelas tentang implementasi Konsensus Lima Poin sebelum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN,” demikian dikutip dari keterangan tersebut, Rabu (4/8).

Isi konsensus lainnya yakni menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, dialog konstruktif antara seluruh pihak terkait untuk mencari solusi damai. Kemudian, menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

ASEAN menyambut komitmen Myanmar terhadap implementasi dari konsensus lima poin tersebut. ASEAN sekaligus menegaskan kembali peran AHA Centre untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Myanmar seusai mandat konsensus lima poin.

“Kami mendorong Dewan Pengurus AHA Centre untuk segera mulai merumuskan panduan kebijakan untuk menerapkan Konsensus Lima Poin,” tulis ASEAN.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Kelompok masyarakat sipil mencatat 946 orang tewas sejak militer melakukan kudeta di Myanmar dan 5.478 orang masih ditahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika