REPUBLIKA.CO.ID,  KUALA LUMPUR -- Parlemen blok oposisi Malaysia meminta Sidang Istimewa DPR dilaksanakan secepat mungkin tidak melewati Senin (9/8). Hal itu sesuai dengan Peraturan Rapat 11 (3) untuk mendiskusikan dan memutuskan mosi percaya diri terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

"Kami tidak dapat menerima masalah dukungan untuk Perdana Menteri ini ditunda hingga September," ujar pernyataan bersama anggota-anggota parlemen oposisi di Kuala Lumpur, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Ibrahim (Partai Keadilan Rakyat, Keadilan), Mohamad Sabu (Parti Amanah Negara, Amanah), Lim Guan Eng (Partai Aksi Demokratik, DAP), Mohd Shafie Apdal (Partai Warisan Sabah, Warisan), Mukhriz Tun Dr Mahathir (Partai Pejuang Tanah Air, Pejuang).

Selain itu, Wilfred Madius Tangau (Organisasi Kinabalu Kemajuan Bersatu, UPKO), Baru Bian (Partai Persatuan Sarawak, PSB), Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Partai Aliansi Demokrasi Malaysia, MUDA) dan Dr Maszlee Malik (Independen).

"Sangat tidak masuk akal bagi pemerintah untuk disengketakan legitimasi dan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menunda proses penentuan dukungan di DPR," katanya.

Pihaknya memperhitungkan situasi pandemi yang sedang berlangsung mencengkeram masyarakat, jumlah kematian akibat wabah Covid-19 yang sedang berlangsung naik begitu tinggi setiap hari, situasi ekonomi terus lesu dan masalah stabilitas pemerintah yang harus diselesaikan sekarang."Kami berpandangan bahwa itu adalah mosi tidak percaya yang harus disajikan, didiskusikan dan diputuskan sekarang sekaligus mengakhiri masalah legitimasi Perdana Menteri," katanya.

Sebelumnya dalam pidato khusus Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan akan membuktikan keabsahan sebagai perdana menteri pada sidang parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika