Rabu 04 Aug 2021 21:40 WIB

Jawa Barat Butuh 15 Juta Dosis Vaksin Covid-19 per Bulan

Jawa Barat menargetkan pencapaian kekebalan kelompok pada Desember mendatang.

Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar 15 juta dosis vaksin COVID-19 setiap bulan untuk bisa mewujudkan kekebalan kelompok.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar 15 juta dosis vaksin COVID-19 setiap bulan untuk bisa mewujudkan kekebalan kelompok.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat membutuhkan sekitar 15 juta dosis vaksin COVID-19 setiap bulan untuk bisa mewujudkan kekebalan kelompok. Jawa Barat menargetkan pencapaian herd immunity pada akhir Desember 2021.

"Kalau Desember harus beres, maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar, apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, saat menyampaikan keterangan pers secara virtual di Bandung, Rabu (4/8).

Baca Juga

Menurut dia, Provinsi Jawa Barat sudah menggunakan sebanyak 9,2 juta dosis dari sekitar 10 juta dosis vaksin COVID-19 yang diterima pemerintah provinsi dari Kementerian Kesehatan. Selain membutuhkan tambahan pasokan vaksin, ia mengatakan, Provinsi Jawa Barat juga membutuhkan sekitar 22.000 petugas pelaksana vaksinasi guna mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19 pada akhir Desember 2021.

"Kita juga butuh vaksinator baru untuk mengejar Desember, kita butuh 22 ribu vaksinator, nakes(tenaga kesehatan), dan lain-lain," kata dia.

Gubernur mengatakan bahwa pemerintah provinsi sudah mengoptimalkan pemanfaatan jatah vaksin dari Kementerian Kesehatan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target penyuntikan 140.000 dosis vaksin setiap hari. Cakupan penyuntikan vaksin COVID-19 sebanyak itu, menurut dia, dicapai dengan dukungan dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga perusahaan swasta. Guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Gubernur mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar menyerahkan pengelolaan distribusi vaksin di daerah ke pemerintah provinsi.

"Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai dafar alokasi," kata dia.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement