REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran dan pas. Dia menilai, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi. 

Ridwan Kamil mengatakan, selama ini provinsi hanya menjadi 'tukang pos' atau penyalur vaksin ke kabupaten/kota. Sementara, daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan. 

“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi. Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu petang (4/8).

Emil mengatakan, ia punya analisis sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.