REPUBLIKA.CO.ID, KARACHI - Abdul Qayyum Niazi pada Rabu terpilih sebagai perdana menteri Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan, juga dikenal sebagai Azad Kashmir.

Seorang anggota parlemen dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang berkuasa di Pakistan, Niazi memperoleh 33 suara di Azad Jammu dan Majelis Legislatif Kashmir yang beranggotakan 53 orang.

Chaudhry Latif Akbar, kandidat saingannya yang didukung oleh Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan Liga Muslim Pakistan - Nawaz, mengantongi 15 suara.

Sebelumnya pada hari yang sama, perdana menteri Pakistan mencalonkan anggota parlemen yang kurang dikenal untuk jabatan tersebut.

Imran Khan, yang juga ketua PTI dan mengantongi mayoritas besar dalam pemungutan suara pada 25 Juli, mengumumkan nominasi dalam sebuah postingan di Twitter.

Niazi terpilih dari distrik Poonch, yang terletak di Garis Kontrol – perbatasan de facto yang membagi Jammu dan Kashmir antara dua negara bersenjata nuklir Pakistan dan India.

Dia menggantikan beberapa kandidat kuat untuk posisi teratas, terutama presiden PTI Kashmir dan mantan perdana menteri Sultan Mahmood Chaudhry, dan miliarder Sardar Tanveer Ilyas.

Setelah pembagian Jammu dan Kashmir menjadi bagian-bagian yang dikuasai Pakistan dan India pada 1947, wilayah itu diperintah di bawah bentuk pemerintahan presidensial.

Pada 1975, Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto memperkenalkan sistem parlementer untuk wilayah tersebut.

Pemerintah pertama ini, yang dipimpin oleh PPP Bhutto, dibubarkan pada 1977 setelah diberlakukannya darurat militer di Pakistan oleh panglima militer saat itu Jenderal Ziaul Haq. Tidak ada pemilihan umum di sana sampai tahun 1985.

Jammu dan Kashmir yang mayoritas Muslim dipegang oleh sebagian Pakistan dan sebagian India, di mana keduanya mengklaim wilayah itu secara penuh. Sebagian kecil wilayah itu juga dikendalikan oleh China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika