REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS tengah mencari keberadaan sebotol wiski senilai 5.800 dolar (sekitar Rp 83,1 juta) yang diberikan pemerintah Jepang. Wiski itu diberikan Jepang kepada mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, menurut dokumen pemerintah AS pada Rabu.
Sebuah pemberitahuan dari Kantor Kepala Protokoler Kemlu AS bertanggal 22 Juli berisi daftar hadiah dari pemerintah asing kepada karyawan federal AS pada 2019 menyebutkan bahwa wiski tersebut disumbangkan kepada Pompeo oleh pemerintah Jepang pada 24 Juni 2019. Dalam pemberitahuan itu, yang dipublikasikan dalam Catatan Federal pada Kamis, hadiah tersebut dalam daftar ditambahi keterangan 'tidak diketahui keberadaannya'.
"Kementerian tengah mendalami hal ini dan penyelidikan sedang berlangsung," demikian bunyi catatan kaki pada dokumen itu.
Penyelidikan itu pertama kali dilaporkan oleh New York Times (NYT), yang mencatat bahwa para pejabat AS dibolehkan menyimpan hadiah yang nilainya kurang dari 390 dolar. Untuk nilai di atas itu, mereka harus membeli jika mau memilikinya.
Saat dimintai komentarnya pengacara Pompeo William Burck mengatakan, "Tuan Pompeo tidak ingat pernah menerima botol wiski tersebut dan tidak memahami apa yang terjadi pada botol itu. Dia juga tidak mengetahui penyelidikan apa pun terkait keberadaannya. Dia tidak punya gambaran di mana botol wiski ini berada."
Kemlu AS tidak merespons saat dimintai komentarnya. NYT mengutip dua sumber anonim yang mengetahui hal itu. Mereka mengatakan pemerintah AS tidak pernah menerima pembayaran dari sebotol wiski itu dan Kemlu telah meminta inspektorat jenderal untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Artikel NYT mengatakan belum jelas apakah Pompeo pernah menerima hadiah tersebut karena dia berkunjung ke Arab Saudi pada 24 Juni 2019 ketika pejabat Jepang memberikannya kepada Kemlu AS. Pada April saat dirinya menjabat Menlu di pemerintahan Donald Trump, Pompeo dituduh dalam sebuah laporan pengawas pemerintah telah melanggar kode etik federal yang mengatur penggunaan sumber daya yang dibiayai pajak. Kala itu Pompeo dan istrinya meminta pegawai Kemlu mengerjakan tugas pribadi lebih dari 100 kali.
Pompeo membantah laporan itu dengan mengatakan tuduhan tersebut bermotif politik dan penuh dengan kekeliruan faktual. Pompeo menjabat hingga 20 Januari ketika Trump yang berasal dari Partai Republik meninggalkan Gedung Putih setelah dikalahkan Joe Biden dari Partai Demokrat pada pemilihan bulan November. Pompeo dipandang sebagai salah seorang anggota Republik yang berambisi menjadi presiden pada 2024 meski dirinya belum mengonfirmasi hal ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika