REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mengecam persetujuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) terhadap penjualan senjata ke Taiwan pada Kamis (6/8). Langkah tegas akan diambil oleh negara itu, sehubungan dengan perkembangan situasi lebih lanjut.

Sebelumnya, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan pada 4 Agustus bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui penjualan 40 sistem artileri ukuran menengah Howitzer Self-Propelled  ke Taiwan dalam kesepakatan senilai 750 juta dolar AS. Hal ini, menurut Pemerintah China secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hubungan internasional.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Negeri Tirai Bambu.  Langkah AS merupakan bentuk intervensi dalam urusan internal China dan merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan negara itu, dengan menjual senjata ke wilayah Taiwan.

Langkah tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, serta melanggar prinsip satu Cina. Termasuk juga tentang ketentuan bersama tiga China dan AS khususnya Komunike 17 Agustus.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan langkah itu mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’. Penjualan senjata ini sangat membahayakan China dan AS dalam hubungan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. China dengan tegas menentang ini dan telah mengajukan  pembicaraan serius dengan pihak AS.

China mendesak AS menghormati komitmennya, dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip satu China dan komunike tiga bersama. Beijing menghentikan penjualan senjata ke dan interaksi militer dengan Taiwan dan segera mencabut penjualan senjata yang relevan ke Taiwan, agar tidak lebih banyak kerusakan yang terjadi pada hubungan kedua negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika