REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah akan memperbaiki komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia menyatakan, komunikasi publik pemerintah terus menerus dibenahi dan disempurnakan.
"Pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik," katanya dalam siaran pers, Jumat (6/8).
Mahfud mengaku senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan. Terkait kritik, dia juga menyatakan pemerintah tidak menolak kritik, justru merasa senang jika ada kritik yang diberikan.
“Silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.
Semua itu dia sampaikan ketika berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusivitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19. Dalam dialog virtual tersebut, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah.
Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan. Menurut dia, itu perlu dilakukan agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Jika terjadi gejolak, kata dia, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian, atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas," kata dia.
"Kami berharap Pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujar Dwia lagi yang juga disambut pertanyaan senada rektor yang lain.
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. Dia mengatakan, pemerintah semestinya menyiapkan kontranarasi dan mengantisipasi narasi-narasi yang akan membingungkan masyarakat.
“Kontranarasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait covid dan berbagai masalah kesehatan, harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat,” ujar Ari.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan, tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusivitas, terutama dalam aspek politik, hukum, dan keamanan. Selain itu, dia mengatakan, hambatan utama dalam mengatasi hal tersebut adalah soal komunikasi.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Yuliandri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika