REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut memberikan dispensasi pajak untuk pengusaha hotel dan restoran selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan. Sebab, usaha hotel dan restoran menjadi salah satu yang terdampak PPKM.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, pihaknya membebaskan hotel dan restoran dari tanggungan pajak daerah sejak Juli 2021. Artinya, hotel dan restoran tak perlu membayar pajak 10 persen dari setiap tamu yang berkunjung.

"Pajak hotel dan restoran dibebankan kepada pengunjung yang datang ke tempat mereka. Jadi sekarang bebas pajak, kalau harga Rp 500 ribu ya bayas segitu, tak ada pajak 10 persen," kata dia, Jumat (6/8).

Menurut dia, dispensasi itu diberikan setelah banyak pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Garut yang mengeluh terkait kebijakan PPKM. Rencananya, kebijakan itu akan berlaku hingga akhir Agustus.

"Kalau sekarang tamu tak usah bayar pajak. Jadi ada penurunan 10 persen," kata dia.

Saat ini, Kabupaten Garut masih menerapkan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus. Selama PPKM Level 4 diterapkan, objek wisata di Kabupaten Garut masih belum boleh dibuka. Namun, hotel dan restoran masih dapat beroperasi dengan pembatasan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Budi Gan Gan mengatakan, hotel dan restoran tetap boleh beroperasi meski objek wisata ditutup. Namun, dilakukan pembatasan kunjungan di hotel dan restoran.

"Dari awal hotel dan restoran tetap boleh beroperasi, hanya dibatasi saja. Yang tutup itu objek wisatanya," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat.

Ihwal terdampaknya pelaku usaha wisata akibat objek wisata ditutup, Budi mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan kepada pekerja wisata yang terdampak. Rencananya, pekerja wisata akan diberikan bantuan oleh pemerintah.

"Kita sedang data, insyaallah pekan depat bisa kita bantu. Bantuannya seperti ke para seniman, berupa uang tunai," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika