REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR – Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah paradigma pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini, tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu ditegaskan oleh pakar kelautan dan perikanan iPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri saat mengisi kuliah umum yang diadakan oleh SDGs Center Universitas Hasanuddin (Unhas), Kamis (5/8).
Rokhmin mengutip data di atas dari WCED, 1987. “Pertanyaannya kemudian, mengapa upaya mengatasi kerusakan lingkungan dan mensejahterakan warga dunia ((Sustainable Development Goals/SDGs) sampai sekarang belum membuahkan hasil seperti yang kita harapkan? Karena selama ini hampir semua kebijakan dan program penanggulangan kerusakan lingkungan hanya menyentuh fenomenanya, bukanakar masalah (root causes)-nya,” ujar Rokhmin Dahuri yang membawakan makalah berjudul Strategi Penggunaan Sains, Teknologi dan Inovasi Dalam Percepatan Pencapaian Target SDGs.
Menurutnya, akar masalah pembangunan dan lingkungan hidup adalah: (1) tekonolgi (aspek teknis), dan (2) moralitas, khususnya orang-orang atau bangsa-bangsayang punya power (kekuasaan) itu mayoritas sangat hedonis, greedy, dan hegemonis.
Contohnya, kata dia, dalam upaya untuk mencegah pemanasan global, negara-negara industri maju memberikan dana hibah ’ala kadarnya’ kepada negara-negara berkembang (miskin). Dengan syarat, negaranegara berkembang mengurangi emisi CO2 secara signifikan. Tetapi, negara-negara industri maju sendiri tidak mau mengurangi emisi CO2.
“Saat ini negara-negara industri maju (OECD) dengan total penduduk hanya 18 persen penduduk dunia mengkonsumsi sekitar 70 persen total konsumsi energi dunia, dan 87 persen total energi yang mereka gunakan berupa energi fosil. Rata-rata laju emisi CO2 negara-negara industri maju sekitar 10 ton perkapita, dan yang tertinggi adalah Amerika Serikat sebesar 20 ton perkapita. Sedangkan, negara-negara berkembang rata-rata hanya 1 ton perkapita, dan Indonesia baru 0,5 ton perkapita,” papar Rokhmin mengutip IPCC (2019).
Rokhmin menegaskan, ketidakadilan iklim inilah yang merupakan ‘biang kerok’ dari pemanasan global. Selain itu, teknologi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global (global warming), tsunami, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya pun masih terbatas, khususnya bagi negara-negara berkembang (miskin),” tegas Rokhmin yang ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Rokhmin kemudian memaparkan proyeksi kebutuhan sains, teknologi dan inovasi untuk pencapaian SDGs. Pertama, pemeliharaan dan peningkatan daya dukung lingkungan suatu wilayah pembangunan atau negara. Ini mencakup: (1) peningkatan produktivitas ekosistem alam (seperti hutan, danau, sungai, pesisir, dan laut); (2) peningkatan kapasitas asimilasi ekosistem alam seperti ‘river training’, penanaman mangrove, dan penyuburan perairan untuk tingkatkan populasi dan densitas fitoplankton (microalgae); dan lain-lain.
Kedua, restorasi ekosistem alam yang telah rusak: (1) replanting, (2) coral transplantation, (3) restocking, (4) stock enhancement, (4), bioremediasi, dan lain-lain.
Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan SDA (hutan, lahan pertanian, perikanan, ekosistem perairan, dan lainnya) secara produktif, berdaya saing, menyejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).
Keempat, pengurangan dampak negative (stressors) dari berbagai macam kegiatan manusia dan pembangunan terhadap ekosistem alam: 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle); zero-waste processing (manufacturing) industries; design and construction with nature; dan lain-lain.
Kelima, pengembangn energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya CO2, ke atmosfir.
Keenam, pengembangan teknologi dan proses ekonomi (produksi, transportasi, dan konsumsi) yan mampu mengurangi emisi GRK (khususnya CO2) ke atmosfir.
Ketujuh, valuasi ekonomi tentang nilai ekonomi yang sesungguhnya (true economic value) dari ekosistem alam (National Resources Accounting).
Kedelapan, social engineering untuk mentransformasi budaya dan life style yang hedonis, boros, dan hegemonis menjadi yang baik dan ramah lingkungan.
“Kesembilan, institutional arrangement yang kondusif bagi implementasi pembangunan berkelanjutan,” ujar Rokhmin Dahuri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika