REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meminta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan pendampingi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Surabaya, serta jajaran Dinas Sosial menyamakan data terkait masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pahlawan. Sehingga nantinya, data terkait masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Kemensos dam Dinsos Surabaya, tidak tumpang tindih

"Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya. Tapi yang bukan KTP Surabaya juga banyak tinggal di Surabaya," kata Eri, Ahad (8/8).

Eri menyadari, para pendamping PKH maupun pendamping BPNT melakukan survei di tingkat masyarakat untuk menghimpun sebuah data. Pemkot Surabaya juga melakukan yang sama untuk mengumpulkan data masyarakat berpenghasilan rendah.

"Sehingga saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa," ujarnya.