Perubahan RPJMD Jatim Fokus Bidang Kesehatan
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Yusuf Assidiq
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak (tengah). | Foto: Republika/Wilda Fizriyani
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2019-2024 akan difokuskan di bidang kesehatan, kemiskinan, pengangguran, serta pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (9/8).
"Kesehatan masih menjadi prioritas. Tapi di luar itu, kita juga harus memikirkan program pemulihan lainnya. Maka yang diutamakan adalah kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, serta pendidikan," ujar Emil.
Di bidang kesehatan, kata dia, Pemprov Jatim saat ini tengah mengusahakan tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) dengan target sasaran vaksinasi 70 persen di setiap daerah. Mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemulihan ekonomi.
Sedangkan untuk faktor kemiskinan dan pengangguran, pemprov mengusahakan beberapa program. Seperti perluasan cash for work bagi penanganan kegiatan ekonomi, pemberdayaan UMKM, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyelarasan dan perluasan pra kerja untuk para pekerja terdampak.
Sementara di bidang pendidikan, lanjut Emil, modul pembelajaran online selama masa belajar di rumah bagi pelajar SMK sudah disiapkan. Sedang untuk siswa SMA atau sederajat, modulnya masih diperlakukan pembelajaran secara daring.
Cara tersebut, kata Emil, untuk meningkatkan SDM Jatim seperti yang telah dilakukan selama hampir dua tahun masa pandemi. "Pendidikan ini jelas kita prioritaskan. Karena indeks pembangunan manusia kita berkaitan dengan pendidikan. Jadi akan terus kami upayakan agar bagaimana para siswa ini tetap dapat belajar sambil menjaga protokol kesehatan," ujarnya.
Emil mengakui, ketidakpastian berakhirnya masa pandemi ini membuat pemerintah sulit menyusun dan mengimplementasikan suatu program. Tapi, dirinya pun bertekad agar ketidakpastian ini harus diterjemahkan pemerintah ke dalam sebuah strategi efektif.
"Jadi kita harus punya komitmen. Artinya kalau memang kita ingin mengurangi kemiskinan atau meningkatkan lapangan kerja, maka program kita harus lebih condong ke situ arahnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
